Oleh: Msy Irhamnah (NPM: 2401110077).
Mahasiswi Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB), Universitas Tridinanti Palembang.
KENAIKAN nilai dolar Amerika Serikat terhadap rupiah sering kali dianggap sebagai persoalan elite ekonomi yang hanya dipahami oleh pemerintah, investor, atau pelaku bisnis raksasa. Padahal, dampaknya merembes langsung ke isi dompet masyarakat biasa, terutama anak muda dan mahasiswa. Di era digital, kebutuhan generasi muda tidak lagi sebatas makan, transportasi, dan pendidikan formal. Kebutuhan kita telah bergeser pada teknologi, akses informasi, serta berbagai layanan digital yang sebagian besar terikat pada sistem ekonomi global berbasis dolar. Ketika rupiah melempem hingga sempat menembus level psikologis baru di atas Rp16.000 per dolar AS dalam beberapa waktu terakhir, di sanalah alarm bagi mahasiswa mulai berbunyi.
Saat rupiah melemah, harga berbagai barang dan layanan yang digunakan anak muda otomatis terkerek naik. Salah satu yang paling menampar kantong mahasiswa adalah harga gadget dan perangkat elektronik. Mahasiswa saat ini sangat bergantung pada laptop, smartphone, dan tablet untuk belajar, mengerjakan tugas, hingga kerja paruh waktu secara daring. Sayangnya, Indonesia masih menjadi importir besar untuk produk hilir teknologi. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa impor barang elektronik dan komponennya selalu masuk dalam jajaran tiga besar impor nonmigas tertinggi di Indonesia.
Konsekuensinya, ketika dolar perkasa, harga laptop berspesifikasi standar mahasiswa di pasaran langsung melonjak ratusan ribu hingga jutaan rupiah. Kondisi ini jelas menjadi tembok tebal bagi mahasiswa dari keluarga ekonomi menengah ke bawah.
Tidak hanya perangkat keras (hardware), perangkat lunak (software) dan layanan digital yang menjadi “makanan sehari-hari” generasi muda pun ikut tercekik. Saat ini, banyak mahasiswa menggunakan aplikasi berbayar untuk menunjang kreativitas dan tugas kuliah, mulai dari Adobe Creative Cloud, Canva Pro, penyimpanan cloud (Google One/iCloud), hingga platform riset internasional. Sebagian besar layanan ini menggunakan sistem penagihan berbasis dolar AS atau menyesuaikan kurs berkala. Begitu rupiah melemah, biaya langganan bulanan otomatis membengkak. Bagi mahasiswa, kenaikan beberapa puluh ribu rupiah mungkin terlihat kecil bagi korporasi, tetapi bagi mereka, itu berarti memotong jatah makan demi bisa menyelamatkan tugas akhir. Akses terhadap teknologi dan pengembangan keterampilan akhirnya menjadi barang mewah yang diskriminatif.
Dampak yang tidak kalah menyakitkan juga menghantam sektor pendidikan internasional. Banyak mahasiswa Indonesia memupuk mimpi untuk melanjutkan studi ke luar negeri atau sekadar mengikuti program pertukaran pelajar. Namun, keperkasaan dolar membuat biaya kuliah (tuition fee), biaya hidup, hingga biaya administrasi seperti tes TOEFL/IELTS dan visa melambung tinggi. Bahkan, mahasiswa pemburu beasiswa pun tidak sepenuhnya aman. Banyak skema beasiswa menggunakan sistem kuota anggaran dalam rupiah ketika nilai tukar jatuh, dana pendukung yang diterima mahasiswa di negara tujuan nilainya justru menyusut saat dikonversi. Akibatnya, kesempatan untuk memperoleh pendidikan global menjadi semakin sulit dijangkau oleh anak muda yang tidak memiliki privilese finansial.
Di sisi lain, kondisi ini ikut memukul ekosistem dunia kerja kreatif dan digital yang sedang digandrungi Gen Z. Konten kreator, desainer grafis, editor video, dan freelancer sering kali membutuhkan perangkat premium dan langganan aset digital dari luar negeri untuk bekerja. Saat biaya operasional membengkak akibat kurs, margin keuntungan mereka otomatis tergerus. Celakanya, di tengah persaingan pasar kerja regional yang semakin ketat, tidak semua freelancer muda memiliki daya tawar untuk menaikkan tarif jasa mereka. Mereka terjebak dalam pusaran modal kerja semakin mahal, tetapi pendapatan stagnan.
Permasalahan ini menjadi bukti nyata bahwa pelemahan rupiah bukanlah isu makroekonomi abstrak yang jauh di awang-awang. Dampaknya nyata, presisi, dan dirasakan langsung oleh generasi yang sedang berdarah-darah membangun masa depan. Ada ironi besar di sini, di tengah tuntutan global agar pemuda Indonesia menjadi generasi yang kreatif, inovatif, dan melek teknologi menuju Indonesia Emas, akses terhadap alat penunjangnya justru semakin mahal dan tidak ramah kantong. Anak muda akhirnya dipaksa mengambil langkah defensif lebih ketat berhemat, menunda membeli perangkat belajar yang krusial, hingga menurunkan standar pengembangan diri mereka.
Oleh karena itu, pemerintah tidak boleh sekadar melakukan intervensi moneter jangka pendek melalui Bank Indonesia. Perlu ada langkah konkret yang menyentuh akar rumput, seperti mempercepat hilirisasi industri teknologi lokal agar ketergantungan terhadap komponen impor bisa ditekan. Selain itu, pemerintah dan sektor swasta harus berkolaborasi memberikan insentif, misalnya berupa subsidi atau tarif khusus mahasiswa untuk kuota internet, perangkat laptop lokal, dan akses perangkat lunak edukasi.
Pada akhirnya, pelemahan rupiah tidak boleh dianggap sebagai siklus ekonomi biasa yang akan berlalu begitu saja. Jika kondisi ini dibiarkan berlarut-larut tanpa bantalan kebijakan yang berpihak pada pendidikan, maka yang paling dirugikan bukan sekadar angka pertumbuhan ekonomi di atas kertas, melainkan masa depan generasi muda Indonesia. Bagaimana kita bisa bersaing di panggung global jika untuk menyalakan layarnya saja, kita sudah kalah oleh kurs mata uang?
Menuntut mahasiswa untuk menjadi generasi unggul dan kompetitif di era digital tanpa memberikan akses teknologi yang terjangkau adalah sebuah utopia. Pemerintah harus melihat pelemahan rupiah ini sebagai momentum kritis untuk segera membenahi industri teknologi lokal dan memperbanyak insentif edukasi. Menjaga stabilitas rupiah bukan lagi sekadar menyelamatkan devisa negara, tetapi merupakan investasi langsung untuk menyelamatkan mimpi dan potensi besar anak muda Indonesia. *
