Oleh: Siti Nur Khalifah (NPM: 2301110080).
Mahasiswi Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB), Universitas Tridinanti Palembang.
DI era algoritma hari ini, panggung politik kita telah resmi bergeser, dari ruang sidang yang kaku dan penuh perdebatan substansial, ke layar gawai yang penuh warna dan manipulasi visual. Kita disuguhi pemandangan para pejabat yang asyik berjoget di TikTok, blusukan estetik dengan sinematografi kelas film layar lebar, hingga adu taktik membuat konten yang shareable.
Secara kasat mata, politik terasa lebih dekat, cair, dan membumi. Namun, di balik riasan digital yang rapi itu, ada sebuah fenomena mengkhawatirkan yang sedang menjangkiti demokrasi kita, Politik Kosmetik. Sebuah kondisi di mana kemasan luar (packaging) dianggap jauh lebih penting daripada isi, dan ketika anggaran serta energi untuk pencitraan justru jauh lebih mahal ketimbang hasil kerja nyata.
Mengapa fenomena ini bisa terjadi, dan apa bahayanya bagi masa depan bangsa?
Secara historis, kompetisi politik idealnya adalah arena adu gagasan, rekam jejak, dan kebijakan publik. Namun, logika algoritma media sosial telah mengubah aturan main. Algoritma menyukai hal-hal yang memicu emosi sesaat lucu, dramatis, atau menggemaskan, bukan dokumen rancangan undang-undang atau analisis pertumbuhan ekonomi yang menjemukan.
Akibatnya, lahirlah para “politisi konten”. Fokus kerja mereka mengalami distorsi yang ekstrem akibat dua hal. Kebijakan tidak lagi dirancang berdasarkan kebutuhan riil masyarakat di lapangan, melainkan apa yang kira-kira bakal viral dan masuk halaman For Your Page (FYP).
Di belakang layar, peran analis kebijakan, pakar hukum, atau ekonom sering kali kalah mentereng dibanding peran sutradara konten, fotografer profesional, dan manajer media sosial.
Ketika kosmetik politik ini berhasil mendulang simpati dan elektabilitas, para pejabat akan merasa bahwa “menjadi populer di medsos” adalah indikator kesuksesan yang utama, terlepas dari apakah rapor kerja mereka merah atau biru.
Fenomena ini bukan sekadar asumsi. Riset dari Reuters Institute menunjukkan bahwa media sosial kini menjadi sumber berita utama bagi generasi muda (Gen Z dan Milenial). Sayangnya, studi dari Center for Strategic and International Studies (CSIS) juga mengonfirmasi bahwa mayoritas pemilih muda lebih mudah terpikat oleh pendekatan personal dan humor politisi di media sosial ketimbang dokumen visi-misi yang tebal. Logika pasar inilah yang diadopsi oleh para politisi.
Ironi Anggaran: Lebih Murah Memperbaiki Citra daripada Realita
Salah satu fakta paling ironis dari politik kosmetik adalah kalkulasi biayanya. Dalam perspektif manajemen dan komunikasi politik modern, memperbaiki persepsi publik lewat iklan digital, influencer, dan kampanye siber sering kali jauh lebih murah, efisien, dan cepat ketimbang benar-benar menyelesaikan masalah sistemik di masyarakat.
Memperbaiki jalan rusak yang menghubungkan antardesa, misalnya, membutuhkan anggaran miliaran rupiah, birokrasi yang rumit, dan waktu berbulan-bulan. Bagi politisi kosmetik, ada jalan pintas, cukup datangi satu titik jalan rusak yang paling parah, buat video protes dengan nada marah yang heroik, unggah ke media sosial dengan musik yang dramatis, lalu biarkan netizen memujinya sebagai “pemimpin yang tegas”.
Realitanya, jalanan tetap rusak, tetapi citra sang pejabat sudah naik kelas. Inilah bahaya terbesar politik kosmetik, ia menawarkan solusi ilusi untuk masalah yang nyata.
Lantas, apakah masyarakat akan selamanya terbuai? Kabar baiknya, tidak. Publik, terutama generasi muda dan kelas menengah yang melek digital, mulai mengalami apa yang disebut sebagai political fatigue atau kelelahan politik.
Masyarakat mulai menyadari adanya jurang pemisah yang lebar antara indahnya dunia digital para pejabat dengan pahitnya realita di dompet mereka. Pertumbuhan ekonomi yang katanya stabil tidak sinkron dengan sulitnya mencari lapangan kerja. Video blusukan yang ramah terasa hambar saat biaya pendidikan dan kesehatan makin mencekik.
Pertumbuhan ekonomi yang diklaim stabil di angka 5% terasa tidak sinkron dengan sulitnya mencari lapangan kerja bagi lulusan baru (fresh graduates).
Data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan adanya tantangan pada daya beli kelas menengah menjadi bukti nyata bahwa kesejahteraan tidak bisa dicapai hanya lewat konten kreatif. Video blusukan yang ramah terasa hambar saat biaya pendidikan tinggi (UKT) dan layanan kesehatan makin mencekik leher.
Riasan kosmetik itu perlahan luntur ketika dihadapkan pada realita hidup sehari-hari. Penonton mulai sadar bahwa mereka sedang menonton pertunjukan teater, bukan kerja nyata seorang pelayan publik.
Politik kosmetik tidak akan hilang selama kita, sebagai pemilih, masih mau menyuapi mereka dengan tombol like dan share pada konten-konten tanpa substansi. Demokrasi yang sehat membutuhkan pemilih yang tidak mudah terpesona oleh filter kamera.
Sudah saatnya kita mengubah standar tuntutan kita. Kita harus mulai bertanya hal-hal yang sifatnya struktural: Apa regulasi yang sudah mereka sahkan? Bagaimana efektivitas serapan anggaran daerahnya? Seberapa berdampak kebijakan mereka terhadap penurunan angka kemiskinan di lapangan?
Kosmetik dalam politik sebenarnya boleh saja digunakan, sebatas sebagai alat komunikasi agar pesan kebijakan tersampaikan dengan menarik dan inklusif. Namun, ketika kosmetik digunakan sebagai topeng untuk menutupi wajah kinerja yang bopeng, malas, dan korup, itu sudah masuk dalam kategori pembohongan publik.
Pemimpin yang hebat tidak dinilai dari seberapa estetis transisi video di Instagram atau seberapa viral videonya di TikTok, melainkan dari seberapa sejahtera masyarakat yang dipimpinnya setelah kamera dimatikan. Saatnya kita menolak politik gimmick dan kembali menagih politik substansi. Jangan biarkan demokrasi kita habis hanya untuk membeli bedak pencitraan!. *
