PEMERINTAH baru saja merilis data yang cukup untuk membusungkan dada, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I 2026 menyentuh angka 5,61%. Di tengah ketidakpastian global, angka ini terlihat sangat gagah. Namun, jika kita turun ke pasar-pasar tradisional, warung kelontong, hingga ke ruang-ruang diskusi komunitas online, narasi yang berkembang justru sebaliknya. Ada kontradiksi yang menyakitkan antara statistik resmi dan denyut nadi ekonomi rakyat yang mulai melemah.
Kita seolah sedang merayakan pesta di atas panggung besar, sementara di bawah panggung, para penontonnya sedang kebingungan mencari cara untuk sekadar membayar biaya makan esok hari.
Masalah mendasar dari ekonomi kita saat ini bukanlah pada angka pertumbuhan, melainkan pada distribusinya. Ekonomi boleh saja tumbuh di atas 5%, namun jika mesin penggeraknya hanya bersandar pada sektor-sektor padat modal atau hilirisasi komoditas yang dinikmati segelintir kelompok, maka rakyat banyak hanya akan menjadi penonton.
Fenomena dua realitas kian nyata. Di satu sisi, investasi masuk dan proyek strategis berjalan. Di sisi lain, UMKM yang menjadi tulang punggung ekonomi rakyat sedang megap-megap. Banyak pelaku usaha kecil mengeluhkan penurunan omzet secara drastis. Daya beli masyarakat bawah dan kelas menengah sedang mengalami pengerutan (shrinking). Pendapatan yang stagnan dipaksa mengejar kenaikan harga kebutuhan pokok, biaya rumah, dan biaya pendidikan yang melaju lebih cepat.
Kualitas pertumbuhan juga dipertanyakan saat kita melihat data lapangan kerja. Memang angka pengangguran mungkin terlihat terkendali secara statistik, namun jenis pekerjaan apa yang tersedia? Lapangan kerja formal yang stabil dan berkualitas kini menjadi barang langka.
Akibatnya, banyak angkatan kerja muda kita yang terpaksa masuk ke sektor informal atau pekerjaan gig economy yang tidak memiliki jaminan masa depan. Pertumbuhan ekonomi 5% ini belum mampu menciptakan “pekerjaan layak” yang cukup untuk menyerap bonus demografi kita. Rakyat merasa lelah bukan karena malas bekerja, tetapi karena persaingan yang kian ketat dengan imbalan yang tidak cukup untuk menutupi biaya hidup yang makin mahal.
Ancaman Rapuhnya Fondasi
Lembaga seperti CORE Indonesia telah mengingatkan bahwa pertumbuhan kita saat ini bersifat “resilien tapi tertahan”. Ketergantungan kita pada harga komoditas global seperti nikel dan batu bara adalah bom waktu. Jika harga komoditas melandai, dan di saat yang sama konsumsi domestik terus melemah akibat daya beli yang rontok, maka angka 5% itu akan runtuh dengan cepat.
Tekanan fiskal, beban utang, dan pelemahan Rupiah menambah panjang daftar kecemasan. Bagi masyarakat awam, pelemahan Rupiah mungkin terdengar seperti istilah teknis perbankan, namun dampaknya nyata: harga barang impor naik, biaya produksi industri membengkak, dan ujung-ujungnya harga barang di pasar kembali melonjak.
Mengembalikan Ekonomi ke Meja Makan
Ekonomi seharusnya tentang manusia, bukan sekadar angka di atas kertas. Pertumbuhan 5,61% akan kehilangan maknanya jika kelas menengah kita terus merosot menjadi kelas bawah, dan kelas bawah makin terjerembap dalam kemiskinan.
Sudah saatnya fokus kebijakan bergeser dari sekadar mengejar angka pertumbuhan makro menjadi penguatan daya beli mikro. Reformasi pendidikan harus dipercepat agar relevan dengan industri, akses modal bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) harus dipermudah tanpa birokrasi yang mencekik, dan yang paling penting, kendalikan inflasi kebutuhan pokok.
Pemerintah tidak boleh terlena dengan pujian lembaga internasional atau angka-angka gagah dalam presentasi. Sebab, ujian sesungguhnya dari keberhasilan ekonomi bukanlah validasi dari para investor, melainkan senyum lega seorang kepala keluarga yang merasa pendapatannya masih cukup untuk menyekolahkan anaknya dan menaruh makanan bergizi di atas meja makan.
Perekonomian Indonesia saat ini sedang mengalami anomali pertumbuhan. Secara makro, angka 5,61% memang memberikan citra ketahanan dan optimisme di mata dunia. Namun, keberhasilan statistik tersebut kehilangan maknanya ketika pondasi mikro di tingkat masyarakat justru menunjukkan kerapuhan yang nyata.
Setidaknya ada tiga poin utama yang menjadi catatan kritis. Pertama, Pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum tentu berbanding lurus dengan kemakmuran rakyat jika kekayaan hanya terkonsentrasi pada sektor-sektor tertentu dan kelompok kecil, sementara kelas menengah menyusut dan daya beli masyarakat bawah melesu.
Kedua, angka pertumbuhan yang “gagah” belum mampu menjawab kebutuhan akan lapangan kerja formal yang stabil. Sektor informal yang makin dominan menciptakan ketidakpastian pendapatan di tengah biaya hidup (pangan, pendidikan, dan hunian) yang terus meroket.
Ketiga, tantangan global seperti pelemahan rupiah dan ketergantungan pada komoditas adalah pengingat bahwa Indonesia tidak bisa hanya mengandalkan keberuntungan harga pasar. Tanpa reformasi struktural yang menyentuh UMKM dan penguatan daya beli riil, pertumbuhan ini akan tetap terasa “semu” bagi sebagian besar warga.
Intinya, pemerintah tidak boleh hanya terpaku pada layar monitor yang menunjukkan tren hijau. Keberhasilan ekonomi yang sesungguhnya harus diukur dari seberapa mampu angka-angka tersebut berubah menjadi daya beli yang kuat, perut yang kenyang, dan masa depan yang lebih pasti bagi seluruh lapisan masyarakat. Jangan sampai kita menjadi bangsa yang kaya secara data, namun lelah secara nyata.
Tanpa itu, pertumbuhan 5% hanyalah angka mati yang hanya indah dilihat, namun hambar dirasakan. *
Penulis:
Gita Farera Monica
Mahasiswa Program Studi Magister Manajemen (MM), Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB), Universitas Tridinanti Palembang.
