Palembang, Gajahmatinews.com
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (DPRD Sumsel) dari Daerah Pemilihan (Dapil) I menggelar Reses Masa Sidang V Tahun Anggaran 2026 di Kantor PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divre III Palembang, Jumat (13/2/2026). Pertemuan ini fokus menyoroti kesiapan angkutan menjelang Ramadan dan Idulfitri 1447 Hijriah serta progres infrastruktur strategis di Sumsel.
Koordinator Reses DPRD Sumsel Dapil I H Chairul S Matdiah, SH, MHKes, mengungkapkan bahwa prioritas reses kali ini adalah memastikan kesiapan sarana, prasarana, keselamatan perjalanan, hingga kebijakan tarif kereta api menyambut lonjakan pemudik.
“Kami meminta masukan terkait persiapan Lebaran 1147 H, termasuk kapasitas angkut dan peluang diskon tiket mengingat kondisi ekonomi masyarakat saat ini,” ujar Chairul.
“Selain itu, kami juga menyoroti masalah lahan di Kertapati serta kondisi ketenagakerjaan di internal KAI, tentang jumlah karyawan tetap maupun tenaga honor, serta peluang penerimaan pegawai baru,” tambahnya.
Chairul berharap reses ini, DPRD Sumsel dapat menyerap aspirasi masyarakat, khususnya terkait transportasi, keselamatan, serta dampak angkutan batu bara, dapat diakomodasi secara optimal demi kenyamanan dan kesejahteraan warga Sumatera Selatan.
Senada dengan itu, Abdullah Taufik, SE, MM, dari Komisi III mempertanyakan kontribusi nyata pendapatan angkutan batu bara terhadap daerah serta dampaknya bagi masyarakat lokal.
Menanggapi aspirasi dewan, Deputy Divre III PT KAI Istadi menjelaskan bahwa fokus utama pembahasan adalah kesiapan angkutan Lebaran. Ia menegaskan bahwa standar operasional yang diterapkan mengacu pada kebijakan nasional KAI, dengan penyesuaian terhadap kebutuhan masyarakat di wilayah Sumsel.
“Jumlah armada dan kapasitas penumpang kami sesuaikan dengan kebutuhan. Kereta di Sumatera memang tidak sebanyak di Jawa, tetapi dari sisi keselamatan dan kenyamanan kami menjamin melalui perawatan periodik, kesiapan prasarana, serta penambahan personel siaga,” jelasnya.
Ia menambahkan, pihaknya melakukan koordinasi intensif dengan kepolisian, termasuk di wilayah Muara Enim dan Simpang PALI, untuk mengantisipasi kemacetan di perlintasan sebidang yang rawan kepadatan.
Terkait pembangunan infrastruktur, Istadi menyebut sejumlah proyek fly over yang merupakan bagian dari program strategis nasional tengah dan akan dilaksanakan, di antaranya di Muara Enim (Jalan Sudirman), Belimbing, Pendopo, Parjito, Gunung Megang, dan Ujan Mas.
“Pembangunan fly over ditargetkan rampung bertahap hingga 2027. Pembangunan fly over bukan semata-mata soal efisiensi, tetapi demi keselamatan masyarakat. Dengan adanya fly over, kendaraan tidak lagi melintasi rel secara langsung sehingga risiko kecelakaan dapat ditekan,” tegasnya.
Ia juga menekankan bahwa sesuai Undang-Undang Perkeretaapian, perjalanan kereta api memiliki prioritas di perlintasan. Namun demikian, pihaknya tetap mengedepankan sinergi dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, serta instansi terkait demi kepentingan masyarakat luas.
Komitmen Sosial dan Pengamanan Aset
Menutup pertemuan, pihak KAI menjelaskan terkait kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Istadi menegaskan bahwa sebagai BUMN, seluruh anggaran dan pendapatan perusahaan harus dipertanggungjawabkan secara transparan. KAI juga membuka peluang kerja sama sesuai regulasi yang berlaku.
Dalam hal tanggung jawab sosial atau Corporate Social Responbility (CSR), KAI Divre III mengalokasikan sekitar 45 persen dana CSR untuk wilayah Ring 1 Palembang. Program tersebut meliputi bantuan rumah ibadah, kesehatan masyarakat, beasiswa pendidikan, hingga dukungan bagi pelaku UMKM, termasuk wilayah operasional dari Kertapati hingga Lubuklinggau.
Menjawab isu lahan yang disebut tidak terurus, pihak KAI menegaskan bahwa lahan tersebut merupakan area pengamanan (safety area) yang secara hukum menjadi hak perusahaan.
Untuk tarif angkutan, KAI menyebutkan bahwa harga tiket kelas ekonomi dari Kertapati ke Tanjungkarang maupun ke Lubuklinggau berkisar Rp32 ribu.
Sementara tiket kelas bisnis sekitar Rp200 ribu. Selain itu, KAI juga akan bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Pemprov Sumsel) dalam program mudik gratis khusus kereta api ekonomi.
“Terkait penambahan gerbong saat Lebaran, akan kami prioritaskan untuk kelas ekonomi, tentunya setelah mendapatkan izin dari Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA),” kata Istadi.
Reses yang berlangsung pada 10-14 Februari 2026 juga diikuti Anggota DPRD Sumsel Dapil I lainnya. Yakni, Aryuda Perdana Kusuma, SSos. (Partai Golkar), Firmansyah Hakim, SH (Partai Nasdem), Ir. Romiana Hidayati (PDI Perjuangan) dan Muhammad Toha, SAg (PKS). #jay
