Palembang, Gajahmatinews.com
Kegiatan Reses Masa Sidang V Tahun Anggaran 2026 yang digelar Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) Dapil I di SMAN 8 Palembang pada Rabu (11/2/2026), menjadi momen penuh haru. Di tengah penyerapan aspirasi infrastruktur, para wakil rakyat ini menunjukkan aksi nyata dengan membantu langsung siswa penyandang disabilitas.
Dalam pertemuan tersebut, isu inklusivitas menjadi sorotan utama. Andrian Mandala Putra, seorang siswa tunanetra di SMAN 8, menyampaikan langsung kebutuhannya akan alat tulis Braille (brailler) guna menunjang proses belajar.
“Saya berharap ada bantuan untuk pengadaan brailler serta penambahan fasilitas bagi siswa disabilitas agar proses belajar kami tidak terhambat,” ungkap Andrian.
Ia juga berharap ke depannya semakin banyak sekolah yang inklusif dan terbuka bagi penyandang disabilitas, diiringi dengan peningkatan kompetensi guru dalam mendampingi siswa berkebutuhan khusus.
Mendengar hal tersebut, Koordinator Reses DPRD Sumsel Dapil I H Chairul S Matdiah, SH, MHKes, secara spontan mengajak rekan-rekan anggota dewan lainnya untuk memberikan bantuan langsung. Keenam anggota DPRD yang hadir akhirnya berpatungan memberikan bantuan sebesar Rp1 juta sebagai langkah awal untuk membantu Andrian mendapatkan alat brailler.
Chairul menegaskan bahwa bantuan tersebut hanyalah langkah awal. Secara struktural, ia akan membawa isu pemenuhan hak disabilitas ke tingkat yang lebih tinggi.
“Anak-anak disabilitas harus mendapatkan perhatian khusus. Aspirasi ini segera kami bahas dalam rapat paripurna dan dilaporkan kepada Bapak Gubernur agar sarana dan prasarana penunjang bagi siswa berkebutuhan khusus dapat dianggarkan secara maksimal,” tegas politisi Partai Demokrat tersebut.
Siswa lain bernama Rifki menyampaikan kebutuhan tambahan sarana komputer dan peningkatan kecepatan internet untuk menunjang proses pembelajaran. Ia juga menyoroti kondisi jalan di Tegal Binangun yang dinilai memerlukan perbaikan segera.
Plt Kepala SMAN 8 Palembang Muhammad Edwar berencana mengajukan proposal pembangunan dua ruang kelas baru untuk menampung total 1.063 siswa yang ada saat ini.
Pihak sekolah mengapresiasi kehadiran para wakil rakyat. Edwar menjelaskan bahwa SMAN 8 berkomitmen menjalankan pendidikan inklusif sesuai petunjuk teknis yang berlaku. Selama ini, para guru berinisiatif merekam materi pelajaran agar siswa tunanetra tetap bisa mengikuti kurikulum dengan baik.
Isu Infrastruktur dan Kesejahteraan P3K
Selain fasilitas belajar, beberapa poin krusial yang dibahas dalam reses meliputi kepastian gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di tengah pemotongan anggaran provinsi sebesar Rp2 triliun.
Anggota dewan juga menerima keluhan terkait rusaknya jalan di kawasan Tegal Binangun serta permintaan peningkatan kapasitas internet dan laboratorium komputer sekolah.
Menjawab pertanyaan terkait gaji PPPK, Anggota DPRD Sumsel Abdullah Taufik, SE, MM, memastikan pihaknya tetap optimis mencari sumber dana baru untuk mengamankan gaji PPPK, baik skema penuh waktu maupun paruh waktu.
“Kami di Badan Anggaran tetap optimis mencari sumber anggaran baru. Tujuannya untuk mengamankan gaji PPPK, baik paruh waktu maupun penuh waktu. Paruh waktu tetap mengacu pada aturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB), jadi tidak perlu khawatir. Tinggal pengaturan skema anggarannya, karena ada porsi anggaran dari pusat dan APBD daerah,” jelasnya.
Anggota DPRD Sumsel Aryuda Perdana Kusuma, SSos, menambahkan, banyak aspirasi yang disampaikan, mulai dari penambahan sarana dan prasarana pendidikan, fasilitas komputer, hingga peningkatan akses internet di sekolah.
“Seluruh aspirasi dari siswa dan guru akan kami bawa ke rapat paripurna untuk dibahas lebih lanjut,” katanya. #jay
