MEMASUKI tahun 2026, wajah ekonomi Indonesia menampilkan dualitas yang kontras. Di satu sisi, indikator makro menunjukkan ketangguhan dengan pertumbuhan ekonomi yang menembus 5,61% pada kuartal pertama. Namun, di sisi lain, “gajah” pertumbuhan ini terasa berat melangkah saat memasuki gang-gang sempit permukiman masyarakat kelas bawah dan menengah.
Meski inflasi tahunan diproyeksikan melandai ke kisaran 2,9%-3,1% pada April 2026, angka ini bukanlah sinyal kemakmuran bagi rakyat kecil. Penurunan inflasi justru disinyalir sebagai dampak dari daya beli masyarakat yang belum pulih sepenuhnya.
Masyarakat menengah-bawah terjepit oleh pendapatan riil yang tidak banyak bergerak sejak beberapa tahun terakhir. Sementara fenomena miris terlihat pada saldo tabungan kelompok simpanan di bawah Rp100 juta, yang rata-rata anjlok dari Rp4,2 juta menjadi hanya Rp1,7 juta. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat mulai “makan tabungan” untuk memenuhi kebutuhan pokok.
Sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) bertahan di tengah badai efisiensi. Sektor UMKM yang menjadi tumpuan hidup jutaan orang menghadapi tahun 2026 sebagai periode konsolidasi, bukan ekspansi.
Meskipun kredit UMKM menunjukkan perbaikan pertumbuhan sebesar 0,12% secara tahunan pada Maret 2026, pelaku usaha masih dibayangi kenaikan biaya produksi dan logistik. Pasalnya, target pasar utama UMKM adalah rumah tangga, lemahnya daya beli konsumen langsung memukul omzet harian mereka. Strategi “menekan margin” menjadi pilihan pahit demi menjaga kelangsungan usaha.
Oase di Tengah Ketidakpastian
Pemerintah merespons tantangan ini dengan meluncurkan Paket Stimulus Ekonomi I-2026. Langkah ini krusial untuk meringankan beban masyarakat kecil, terutama melalui bantuan pangan dengan target bantuan menyasar 35,04 juta keluarga penerima manfaat dengan anggaran sebesar Rp11,92 triliun.
Pemerintah juga memberikan subsidi
transportasi, dengan pemberian diskon tarif moda transportasi umum seperti kereta api (30%) dan pesawat ekonomi (17-18%) untuk menjaga mobilitas tetap terjangkau.
Tantangan struktural terbesar tetap pada tingginya porsi pekerja informal yang mencapai 59,4% dari total angkatan kerja. Mereka adalah kelompok yang paling rentan terhadap guncangan eksternal, seperti eskalasi konflik geopolitik yang berpotensi melambungkan harga energi dan bahan pangan impor seperti pupuk serta gandum.
Kesimpulannya, tahun 2026 adalah pembuktian bagi pemerintah untuk memastikan Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN) benar-benar menjadi shock absorber (peredam kejut) yang tepat sasaran. Pertumbuhan ekonomi tidak boleh hanya menjadi milik kelas atas yang sudah kembali ke level normal. Tanpa perbaikan upah riil dan stabilisasi harga pangan yang nyata, angka 5,61% hanyalah deretan angka yang indah di laporan, namun tetap terasa hambar di meja makan rakyat kecil.
Pada akhirnya, ekonomi bukan sekadar deretan angka di atas kertas laporan kementerian, melainkan denyut nadi yang terasa di pasar-pasar tradisional dan dapur rumah tangga. Pemerintah memikul tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa “Gajah Pertumbuhan” ini tidak hanya gagah berdiri di pusat kota, tetapi juga mampu masuk ke gang-gang sempit untuk membawa perubahan nyata. Jangan sampai tahun 2026 hanya dikenang sebagai tahun di mana angka-angka tumbuh perkasa, sementara napas rakyat semakin sesak dalam upaya menyambung hidup. (Penulis: M Noor Rizki Hidayat, ST/Mahasiswa Program Studi Magister Manajemen (MM), Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB), Universitas Tridinanti Palembang).
