Palembang, Gajahmatinews.com
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (DPRD Sumsel) mendorong pembenahan fundamental dalam pengelolaan data pajak daerah. Melalui Panitia Khusus (Pansus) Optimalisasi Pendapatan Daerah, legislatif menegaskan bahwa Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) harus memiliki sistem pendataan mandiri guna memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Ketua Pansus Muhammad Nasir mengkritik pola kerja Bapenda yang selama ini dinilai terlalu bergantung pada laporan pihak ketiga, terutama perusahaan, dalam menentukan besaran pajak.
“Jika hanya mengandalkan laporan (perusahaan), kita tidak pernah tahu apakah angka tersebut sesuai dengan kondisi riil di lapangan. Pola ini harus segera diubah,” tegas Nasir, Rabu (1/3/2026).
Nasir menekankan bahwa sistem pendataan mandiri adalah kunci utama untuk memastikan seluruh potensi pajak teridentifikasi secara akurat. Ia menyoroti beberapa sektor strategis yang hingga kini masih memiliki masalah akurasi data, di antaranya pajak alat berat, pajak kendaraan bermotor,
pajak bahan bakar kendaraan Blbermotor (PBBKB) dan pajak air permukaan
“Sektor-sektor ini memiliki potensi pendapatan yang sangat besar. Namun, jika basis datanya tidak valid, maka penerimaan daerah dipastikan tidak akan maksimal,” tambahnya.
Pansus meminta Bapenda tidak hanya bekerja di balik meja secara administratif. Bapenda didesak untuk mengoptimalkan kewenangan verifikasi langsung ke lapangan guna mencocokkan data dengan fakta objektif.
Selain aspek pengawasan, pemanfaatan teknologi dan digitalisasi sistem pendataan menjadi poin krusial yang disorot oleh legislatif. Penggunaan alat ukur yang presisi dan sistem data digital diharapkan mampu meningkatkan transparansi sekaligus menutup celah kebocoran pajak.
“Bangun sistem sendiri, lakukan pendataan langsung, dan pastikan semua objek pajak terdata dengan baik. Jika sistemnya kuat, kebocoran bisa ditekan dan PAD bisa digenjot secara signifikan,” pungkas Nasir. (hms/ADV).
