Palembang, Gajahmatinews.com
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (DPRD Sumsel) kembali turun ke lapangan guna menyerap langsung keluhan konstituennya dalam agenda Reses Tahap II Tahun 2026.
Bertempat di Kantor Lurah Plaju Ilir, Kecamatan Plaju, pada Selasa (7/7/2026), kegiatan ini berlangsung dinamis dengan banyaknya persoalan mendasar yang langsung disuarakan oleh para ketua RT, RW, dan perwakilan kader PKK setempat.
Pertemuan tersebut menjadi panggung bagi warga untuk menumpahkan keresahan mereka mengenai berbagai sektor pelayanan publik, mulai dari carut-marut data bantuan sosial (bansos), biaya komite SMA Negeri yang dinilai mencekik, hingga masalah infrastruktur lingkungan yang tak kunjung selesai.
Salah satu keluhan paling krusial datang dari Ketua RW 05 Plaju Ilir, Tedy Kurniawan. Ia membeberkan fakta miris di lapangan mengenai program bedah rumah bantuan pemerintah. Warga yang rumahnya selesai dibedah justru dicoret dari daftar penerima bansos lain karena status desil kemiskinan mereka otomatis naik di sistem data terpadu.
”Rumahnya memang jadi bagus setelah dibedah, tapi gara-gara itu status desilnya naik. Imbasnya, mereka sedih tidak bisa lagi dapat bantuan sosial lainnya. Lebih parah lagi, di lapangan ada oknum yang meminta biaya administrasi ilegal sebesar Rp150.000 untuk menerima bantuan tersebut. Ini tolong ditertibkan,” tegas Tedy di hadapan anggota dewan.
Selain masalah bansos, Tedy juga menyoroti mahalnya biaya komite di jenjang SMA Negeri yang dirasa melebihi sekolah swasta. Warga mendesak DPRD Sumsel untuk menegur keras pihak sekolah dan memperjuangkan kembali program sekolah gratis secara nyata.
”Lalu untuk fasilitas kesehatan, wilayah kami belum tersentuh fasilitas untuk mendukung Program Makanan Tambahan (MBG) Posyandu, padahal di sini ada 2 posyandu aktif yang kadernya juga butuh perhatian terkait insentif,” tambahnya, seraya meminta pembangunan got menuju Simpang Kayu Agung yang hingga kini belum ada.
Kondisi infrastruktur publik juga tidak kalah memprihatinkan. Ketua Forum RT/RW Plaju Ilir, Eddy Purwanto (RT 37), melaporkan bahwa Kantor Lurah Plaju Ilir sendiri menjadi langganan banjir karena posisinya yang terlalu rendah. Warga meminta agar gedung pelayanan publik tersebut segera ditinggikan dan dicor.
Eddy juga mendesak pemerintah segera membangun Zona Selamat Sekolah (ZoSS) lengkap dengan marka penyeberangan jalan (zebra cross) di area Plaju Ilir karena ramainya aktivitas anak sekolah yang rawan memicu kecelakaan lalu lintas saat jam pulang.
”Kami juga mengeluhkan tiang lampu jalan (PJU) yang mati total dari kawasan Sungai Gerong sampai Simpang Tiga Bakaran. Kami bingung ini wewenang Perkimtan Kota Palembang atau wilayah Provinsi. Akibat jalanan gelap, kawasan itu jadi rawan,” ungkap Eddy.
Dari sektor pemberdayaan perempuan, perwakilan PKK Kelurahan Plaju Ilir, Awalinda, mengajukan permohonan stimulus berupa bibit tanaman obat keluarga (apotik hidup) seperti jahe merah dan kencur. Warga mengaku kesulitan menanam sendiri karena keterbatasan teknis dan karakteristik tanah setempat.
”Kami juga memohon bantuan pengadaan baju seragam untuk pengurus PKK tingkat kelurahan. Kalau tingkat nasional kan sudah ada, kami harap di tingkat kelurahan juga dibantu demi menunjang kekompakan pengurus saat turun ke lapangan,” harap Awalinda. #jay
