Palembang, Gajahmatinews.com
Komisi II DPRD Provinsi Sumatera Selatan meluruskan pernyataan yang menyebut stok beras Bulog mampu mencukupi kebutuhan masyarakat Sumsel hingga 10 bulan ke depan.
Ketua Komisi II DPRD Sumsel Dra Hj Rita Suryani mengungkapkan, hasil inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah pasar menunjukkan kondisi di lapangan masih bermasalah, terutama untuk ketersediaan beras premium kemasan lima kilogram dan beras SPHP.
Sidak yang dilakukan Komisi II ke Pasar Tangga Buntung dan Pasar Banyu Asin menemukan beras premium kemasan lima kilogram masih sulit diperoleh. Sekalipun tersedia, harganya berkisar Rp85 ribu hingga Rp90 ribu per kemasan.
Adapun beras premium ukuran 10 kilogram dijual sekitar Rp170 ribu hingga Rp175 ribu per karung, sementara kemasan 20 kilogram mencapai sekitar Rp310 ribu per karung. Kondisi serupa juga terjadi pada beras SPHP Bulog yang menurut pedagang masih sulit didapatkan.
“Dari hasil sidak kami ke pasar, ternyata beras premium lima kilogram masih langka dan harganya cukup tinggi, sekitar Rp85 ribu sampai Rp90 ribu. Padahal beras premium ini banyak dibutuhkan oleh masyarakat,” ujar Rita Suryani, Jumat (4/9/2026).
Rita menjelaskan, Komisi II telah menggelar rapat bersama Bulog, organisasi perangkat daerah terkait, serta Satgas Pangan untuk memperoleh gambaran utuh mengenai kondisi stok beras di Sumsel.
Dari hasil rapat tersebut terungkap stok beras SPHP di gudang Bulog saat ini sekitar 97 ribu ton, sedangkan kebutuhan beras masyarakat Sumsel diperkirakan mencapai sekitar 75 ribu ton per bulan atau kurang lebih 850 ribu ton per tahun.
“Kalau stok Bulog saat ini sekitar 97 ribu ton, sementara kebutuhan masyarakat sekitar 75 ribu ton per bulan, tentu angka tersebut belum bisa dikatakan cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama 10 bulan,” jelas Rita.
Ia menghitung, dengan kebutuhan sekitar 75 ribu ton per bulan, total kebutuhan masyarakat Sumsel selama 10 bulan mencapai sekitar 750 ribu ton, jauh di atas stok yang tersedia saat ini. Karena itu, Rita meminta adanya pelurusan informasi terkait kecukupan stok beras Bulog untuk kebutuhan masyarakat Sumsel.
“Kita perlu meluruskan informasi ini. Kasihan Pak Gubernur kalau mendapatkan informasi yang kurang tepat mengenai kondisi stok beras kita. Yang kita sampaikan adalah fakta berdasarkan hasil rapat dan kondisi yang kami temukan di lapangan,” tegasnya.
Di sisi lain, Anggota Komisi II DPRD Sumsel Aswan Mufti menyoroti kondisi produksi gabah Sumsel yang justru tercatat cukup besar. Menurutnya, hingga Agustus 2026 produksi gabah Sumsel telah mencapai sekitar 2,8 juta ton, dengan produksi bulan Agustus saja sekitar 420 ribu ton. Jika dikonversikan menjadi beras, angka tersebut semestinya mampu memenuhi bahkan melampaui kebutuhan masyarakat Sumsel.
“Yang menjadi pertanyaan kita, kalau produksi gabah Sumsel sampai Agustus sudah sekitar 2,8 juta ton, bahkan pada Agustus produksinya sekitar 420 ribu ton, kenapa di lapangan gabah justru dikatakan langka dan mahal?” kata Aswan.
Aswan mempertanyakan aliran distribusi hasil produksi gabah tersebut. Sebab, di satu sisi produksi diklaim tinggi, namun di sisi lain pelaku usaha penggilingan padi justru mengeluhkan sulitnya memperoleh gabah dengan harga yang kian mahal.
“Kalau memang produksinya besar dan secara hitungan kita surplus, kita perlu tahu ke mana hasil produksi tersebut. Ini yang harus kita telusuri bersama, jangan sampai produksi kita besar tetapi masyarakat justru kesulitan mendapatkan beras dan penggilingan kesulitan mendapatkan gabah,” ujarnya.
Komisi II DPRD Sumsel pun mendorong pemerintah dan pihak terkait melakukan penelusuran menyeluruh terhadap rantai distribusi gabah dan beras, mulai dari tingkat petani, penggilingan, distributor, hingga pasar. Langkah ini dinilai penting agar produksi gabah Sumsel benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat daerah serta menjaga stabilitas harga dan ketersediaan beras di pasaran.
“Jangan hanya melihat angka produksi di atas kertas. Kita harus melihat bagaimana kondisi sebenarnya di lapangan, bagaimana gabah petani terserap, bagaimana distribusinya, dan apakah kebutuhan beras masyarakat Sumsel benar-benar terpenuhi,” kata Aswan. (hms/ADV).
