Lampung, Gajahmatinews.com
Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) melakukan kunjungan kerja lapangan ke fasilitas operasional PT Semen Baturaja (Persero) Tbk yang berlokasi di Lampung. Kunjungan ini berfokus pada evaluasi serta akselerasi kontribusi sektor industri manufaktur BUMN terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan penguatan struktur perekonomian daerah.
Sebagai salah satu entitas BUMN vital di kawasan Sumatera Bagian Selatan, daya serap industri semen serta kontribusinya terhadap kas daerah dan masyarakat lokal menjadi perhatian utama jajaran legislatif. Komisi III menekankan bahwa operasional industri skala besar tidak hanya dituntut mencetak dividen bagi negara, tetapi juga wajib memberikan multiplier effect yang konkret bagi pembangunan di daerah operasionalnya.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Sumsel H M Nasir, SSi, menggarisbawahi pentingnya penguatan sinergi antara dunia usaha dan pemerintah daerah dalam mendukung efektivitas penerimaan daerah serta pertumbuhan ekonomi inklusif.
”PT Semen Baturaja memiliki posisi strategis dalam peta industri regional. Lewat kunjungan kerja ini, kami ingin memastikan bahwa optimalisasi daya saing perusahaan berbanding lurus dengan peningkatan kontribusi terhadap pendapatan daerah, baik melalui alokasi Pajak Air Permukaan, retribusi pemanfaatan aset, maupun penguatan rantai pasok lokal,” ujar M Nasir.
M Nasir juga menyoroti aspek pengawasan terhadap pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan (CSR) industri agar tepat sasaran dalam mendorong kemandirian ekonomi masyarakat sekitar.
”Fungsi pengawasan Komisi III tidak sekadar melihat angka kepatuhan pajak, melainkan juga memastikan operasional korporasi membawa dampak riil pada pembukaan lapangan kerja dan pemberdayaan UMKM lokal. Integrasi yang kuat antara industri BUMN dan kebijakan perekonomian daerah adalah kunci agar pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan semakin solid,” tambahnya.
Dari hasil peninjauan dan diskusi lapangan ini, Komisi III DPRD Sumsel menginventarisasi sejumlah rekomendasi strategis, termasuk skema optimalisasi potensi pajak daerah sektor industri dan formulasi kerjasama kemitraan daerah guna mendorong pendapatan daerah yang lebih berkelanjutan. (hms/ADV).
