EKONOMI Indonesia sering kali mendapat rapor hijau berkat ketangguhannya bertahan di level pertumbuhan 5%. Namun, di balik statistik yang tampak stabil tersebut, terselip sebuah anomali yang mulai menyesakkan akar rumput: pertumbuhan yang belum sepenuhnya inklusif dan nasib kelas menengah yang kian terhimpit.
Kita harus berani jujur bahwa pertumbuhan ekonomi belakangan ini lebih banyak ditopang oleh sektor padat modal dan fluktuasi harga komoditas global. Hilirisasi memang merupakan langkah strategis yang patut diapresiasi, namun tantangan fundamentalnya tetap pada daya serap tenaga kerja.
Ketika sektor manufaktur padat karya seperti industri tekstil dan alas kaki terus mengalami kontraksi, kita sebenarnya sedang kehilangan “mesin” utama pengentas kemiskinan. Pertumbuhan yang berkualitas seharusnya tidak hanya diukur dari besaran investasi yang masuk, melainkan dari sejauh mana investasi tersebut mampu menciptakan lapangan kerja formal dengan upah riil yang layak.
Fenomena “The Squeezed Middle Class”
Kelas menengah adalah motor penggerak konsumsi domestik, namun hari ini mereka berada dalam posisi yang paradoksal. Mereka adalah kelompok yang “terlalu mampu” untuk menerima bantuan sosial (bansos), namun “terlalu rentan” untuk merasa aman secara finansial.
Tekanan inflasi pada biaya pendidikan, kesehatan, dan kepemilikan hunian sering kali berlari lebih cepat dibandingkan kenaikan upah nominal. Akibatnya, fenomena “makan tabungan” (dissaving) bukan lagi sekadar isu statistik, melainkan strategi bertahan hidup yang umum. Jika motor penggerak ini terus tergerus, maka fondasi ekonomi nasional akan menjadi sangat rapuh dalam jangka panjang.
Jalan Keluar: Melampaui Sekadar Angka
Untuk mewujudkan pertumbuhan yang benar-benar inklusif, diperlukan tiga langkah intervensi strategis:
Revitalisasi Manufaktur: Kita butuh industrialisasi yang tidak hanya fokus pada tambang, tapi juga sektor yang mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.
Jaring Pengaman Kelas Menengah: Perlu ada skema perlindungan atau insentif (misalnya keringanan pajak atau subsidi pendidikan/transportasi) yang lebih terarah agar kelompok ini tidak jatuh ke garis kemiskinan saat terjadi guncangan.
Hilirisasi yang Membumi: Perluas cakupan hilirisasi ke sektor pertanian dan perikanan yang melibatkan langsung jutaan pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di daerah, sehingga dampak nilai tambahnya dapat dirasakan secara lebih merata.
Angka 5% mungkin terlihat indah di atas kertas laporan, namun ia kehilangan maknanya jika kelas menengah kita terus ‘terengah-engah’ di lapangan. Memperkuat kelas menengah bukan sekadar pilihan kebijakan, melainkan syarat mutlak jika kita tidak ingin Visi Indonesia Emas 2045 hanya menjadi sekadar fatamorgana statistik.
Visi Indonesia Emas 2045 tidak akan tercapai hanya dengan angka Produk Domestik Bruto (PDB) yang besar. Kualitas sebuah bangsa diukur dari seberapa kuat tulang punggung ekonominya, yaitu kelas menengahnya. Sudah saatnya kita beralih dari sekadar mengejar kecepatan pertumbuhan, menuju pemerataan ketahanan ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat. (Penulis: Fikri Miftahurrahman/Mahasiswa Program Studi Magister Manajemen (MM), Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB), Universitas Tridinanti Palembang).
