Palembang, Gajahmatinews.com
Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (DPRD Sumsel) mengeluarkan peringatan keras kepada masyarakat agar lebih selektif dan tidak mudah tergiur tawaran bekerja di luar negeri melalui jalur non-prosedural.
Langkah ini diambil menyusul tren peningkatan kasus dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang menyasar warga Sumatera Selatan sebagai korban.
Anggota Komisi V DPRD Sumsel Fajar Febriansyah mengungkapkan bahwa minimnya pemahaman masyarakat mengenai risiko bekerja secara ilegal sering kali dimanfaatkan oleh sindikat kriminal. Modus utamanya adalah menjanjikan upah tinggi yang tidak masuk akal.
”Jalur non-resmi masih marak digunakan dengan iming-iming penghasilan fantastis. Tanpa disadari, banyak warga kita yang justru terjebak masuk ke dalam jaringan TPPO,” ujar Fajar dalam keterangannya, Rabu (17/2/2026).
Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut menjelaskan bahwa sejumlah korban asal Sumsel terdeteksi diberangkatkan ke Kamboja. Alih-alih mendapatkan pekerjaan layak, mereka justru dipaksa bekerja di sektor ilegal, mulai dari operator judi online hingga sindikat penipuan digital (scamming).
Dorong Skema G-to-G dan Sinergi Pemerintah
Fajar mendesak Pemerintah Daerah (Pemda) untuk memperketat pengawasan dan memperkuat koordinasi dengan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI). Hal ini bertujuan agar proses penempatan tenaga kerja asal Sumsel dilakukan melalui jalur resmi, seperti skema kerja sama antar-pemerintah atau Government to Government (G-to-G).
Selain itu, ia juga mengapresiasi langkah cepat Gubernur Sumsel, Herman Deru, yang berkomitmen membantu proses pemulangan warga yang menjadi korban di luar negeri.
”Komitmen Gubernur perlu segera diikuti langkah nyata di lapangan, terutama koordinasi intensif dengan KBRI di Kamboja agar proses evakuasi dan pemulangan warga kita bisa berjalan cepat serta aman,” katanya. (hms/ADV).
