Palembang, Gajahmatinews.com
Chairul S Matdiah membuktikan bahwa jabatan bukanlah alat untuk mengeruk keuntungan pribadi, melainkan ujian untuk tetap berpihak pada kesederhanaan. Sikap itu ia tunjukkan saat lima tahun duduk sebagai Wakil Ketua DPRD Sumsel (2014-2019).
Lima tahun menjabat sebagai pimpinan, ia memilih jalan sunyi yang jarang ditempuh, menolak fasilitas mewah yang sebenarnya sudah menjadi hak konstitusionalnya.
Bagi banyak orang, jabatan pimpinan adalah gerbang menuju kenyamanan. Namun bagi Chairul, jabatan tersebut adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan hingga ke rupiah terkecil.
Secara blak-blakan, Chairul mengungkap besarnya anggaran operasional yang mengalir untuk para pimpinan dewan. Angka yang fantastis bagi masyarakat umum. Ia menyebutkan bahwa jatah uang makan untuk posisi Wakil Ketua bisa mencapai Rp60 juta per bulan, sementara untuk posisi Ketua DPRD bisa menyentuh angka Rp90 juta.
Meski angka tersebut sah secara aturan, Chairul memilih untuk tetap berpijak di bumi. Ia memutuskan untuk tidak mengambil jatah tersebut.
”Selama menjadi pimpinan, hampir setiap hari saya melaksanakan tugas dinas luar (DL). Saya sudah mendapatkan uang saku dari perjalanan itu. Jadi, untuk apa lagi mengambil jatah uang makan pimpinan?” ungkapnya dengan nada lugas.
“Saya putuskan untuk tidak diambil,” tambahnya.
Penolakan ini bukan sekadar urusan administratif, melainkan cerminan dari prinsip hidup yang ia pegang teguh. Baginya, fasilitas negara adalah alat penunjang kerja, bukan sarana untuk memperkaya diri atau berfoya-foya di atas pajak rakyat.
Keputusan Chairul untuk melepaskan hak uang makan puluhan juta rupiah tersebut mengirimkan pesan kuat tentang pentingnya membatasi diri. Di saat ia bisa saja menikmati hidangan mewah setiap hari dari anggaran negara, ia memilih untuk merasa cukup dengan apa yang sudah ada.
Penolakan ini menjadi bukti nyata dari prinsip hidup yang ia pegang teguh. Baginya, fasilitas negara adalah alat penunjang kerja, bukan sarana untuk menumpuk pundi-pundi pribadi di atas pajak rakyat.
Kesaksian Mantan Sekwan: Tak Pernah Nikmati Fasilitas Mewah
Mantan Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Sumsel Ramadan S Basyeban, memberikan kesaksian mendalam mengenai gaya hidup sang legislator yang jauh dari kesan mementingkan diri sendiri. Menurut Ramadan, Chairul secara konsisten menolak menggunakan berbagai fasilitas negara yang seharusnya menjadi haknya sebagai pimpinan dan anggota dewan.
“Fasilitas sebagai pimpinan DPRD tidak pernah digunakan,” ujar Ramadan, Kamis (23/4/2026).
Dia membenarkan pimpinan DPRD mendapat anggaran operasional yang cukup besar. Ketua DPRD Sumsel Rp90 juta, sementara Wakil Ketua DPRD Sumsel sebesar Rp60 juta. Hal itu berdasarkan regulasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2017 (yang mengatur kedudukan administratif dan keuangan pimpinan serta anggota DPRD).
Ramadan juga membenarkan Chairul tidak mau untuk merehab rumah dinas tersebut, termasuk mengganti perabotan rumah dinas dengan perabotan yang baru dan mewah.
Dia menilai sikap Chairul bisa dimaklumi melihat track recordnya selama menjadi wakil rakyat. Terlebih, Chairul adalah politisi yang sudah mapan.
Kekayaan yang dimiliki Chairul mencakup aset properti di kawasan elit Pondok Indah Jakarta, Bintaro, hingga apartemen di Belleza Jakarta. Semua aset itu merupakan hasil kerja kerasnya sebagai advokat sukses jauh sebelum terjun ke dunia politik. Hal inilah yang membuatnya memandang jabatan di DPRD murni sebagai ladang pengabdian.
”Beliau sudah selesai dengan urusan duniawi. Baginya, menjadi anggota dewan adalah bentuk ibadah. Maka tidak heran jika gaji dan tunjangannya selama ini justru sering disumbangkan kembali ke masyarakat dalam bentuk paket nasi untuk ratusan hingga ribuan orang,” tambah Ramadan.
Sudah Mapan Sebelum Jadi Dewan
Ramadan mengaku tidak heran dengan sikap integritas yang ditunjukkan Chairul. Pasalnya, Chairul sudah mapan sejak masih muda, atau sebelum masuk ke dunia politik.
”Beliau sudah mapan secara ekonomi sebelum jadi anggota Dewan. Ada aset di Pondok Indah dan Bintaro, juga apartemen di Belleza. Jadi, masuk ke politik murni untuk pengabdian (Amal Ibadah). Beliau tidak ingin mencampuradukkan urusan dinas dengan kepentingan mencari materi,” kata Ramadan.
“Wong beduit (orang kaya), beda dengan kito. Rumah di Jakarta ada tiga, belum deposito. Rumah di Poligon itu mewah nian, tidak terpakai sekarang, dikunci bae, dan bangun rumah mewah di Kalidoni. Duitnyo (uangnyo) dak berseri lagi,” cetus Ramadan tertawa.
“Jadi, beliau jadi dewan untuk pengabdian dan amal ibadah,” tambahnya.
Daripada menikmati tunjangan pimpinan dan gaji sebagai wakil rakyat, Chairul lebih memilih menyalurkan gaji dan pendapatannya untuk aksi sosial, seperti pembagian 500 hingga 1.000 paket nasi bungkus kepada masyarakat secara rutin.
“Jadi, gaji dan tunjangan beliau sedekahkan dengan cara membagikan nasi bungkus. Jadi beda dengan kebanyakan wakil rakyat lain, beliau sudah kaya sebelum jadi dewan, tidak mencari uang dari kursi DPRD. Tidak heran, memang sudah kayo (kaya),” ujar Ramadan kembali tertawa.
Satu kisah yang menginspirasi adalah sikap tegas Chairul saat dihadapkan pada pemberian uang yang tidak jelas sumbernya. Berkali-kali ia menolak pemberian yang berpotensi menjadi gratifikasi. Dalam beberapa kesempatan, ia justru mengarahkan agar uang-uang tersebut disumbangkan secara transparan ke masjid-masjid melalui marbot atas namanya, daripada harus masuk ke kantong pribadi yang berisiko melanggar hukum.
“Pernah dikasih uang Rp15 juta, dan temui aku minta saya pegang uang tersebut, tapi saya tolak takut ada apa-apa. Jadi saya sarankan agar uang itu disumbangkan ke Masjid Al-Ra’iyah DPRD Sumsel,” ujar Sekretaris DPRD Sumsel Periode 2011-2023 itu.
“Awalnya beliau minta agar uang itu disebutkan dari Hamba Allah, tapi saya sarankan tidak karena harus transparan. KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) tidak tahu siapa Hamba Allah,” kata Ramadan tertawa.
Mengetahui hal itu, Chairul marah karena niatnya menyumbang agar tidak diketahui orang lain.
“Jadi pas Salat Jumat saya minta ke Marbot umumkan uang Rp15 juta itu dari Pak Chairul. Beliau marah, tapi biarlah beliau marah daripada terjadi kesalahan dan persoalan hukum. Itu bukan uang pribadi, tapi uang pemberian, atau bisa dikatakan uang tidak hahal,” cetusnya
Ramadan menilai Langkah Chairul S Matdiah ini menjadi teladan nyata bahwa seorang wakil rakyat bisa tetap tegak berdiri di atas prinsip kejujuran, meskipun berada di tengah godaan kekuasaan yang besar. Pengabdian yang tulus dan ketakutan akan kesalahan hukum menjadikannya sosok yang disegani baik oleh kawan maupun lawan politik.
“Chairul membuktikan bahwa jabatan bukanlah alat untuk memperkaya diri, melainkan sarana untuk menebar manfaat seluas-luasnya bagi masyarakat Sumatera Selatan,” katanya. *
