Palembang, Gajahmatinews.com
Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan sekaligus politisi senior, Chairul S Matdiah, angkat bicara menanggapi derasnya kritik terkait anggaran pakaian dinas dan kendaraan operasional Gubernur serta Wakil Gubernur Sumsel.
Dalam pernyataan resminya, Chairul meminta masyarakat maupun pengamat untuk mengedepankan wawasan dan logika sebelum melontarkan opini ke publik.
Chairul menegaskan bahwa dalam sistem demokrasi, memberikan komentar atau opini adalah hak setiap warga negara. Namun, ia menyayangkan jika opini tersebut tidak didasari oleh pemahaman teknis mengenai proses perencanaan dan tata kelola anggaran, baik APBD maupun APBN.
”Boleh saja beropini, itu hak demokrasi. Tapi alangkah baiknya jika opini itu didasari wawasan. Minimal paham tentang prosedur perencanaan, tata kelola anggaran, serta aturan hukum yang memayungi keuangan daerah,” ujar Chairul dengan nada lugas.
Menurutnya, setiap angka yang muncul dalam anggaran pakaian maupun kendaraan dinas telah melalui tahapan pembahasan yang sah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Terkait perdebatan mengenai jenis kendaraan dinas, Chairul memberikan pandangan yang berkelas. Ia menilai narasi “kesederhanaan” harus tetap berpijak pada asas kewajaran dan fungsionalitas jabatan.
”Gubernur adalah wajah provinsi. Alangkah kurang eloknya bila mobil dinas Gubernur, Wakil Gubernur, atau bahkan Wakil Rakyat hanya sekelas Jimny dengan dalih efisiensi. Ada standar kewajaran dan kesesuaian yang harus dijaga demi marwah institusi yang mereka wakili,” tegasnya.
Salah satu poin krusial yang dijelaskan adalah mengenai penggunaan helikopter yang kerap dipandang negatif. Chairul membandingkan topografi Sumatera Selatan dengan provinsi di Pulau Jawa untuk memberikan pemahaman logis.
Ia menjelaskan bahwa di Jawa Barat, jarak antar pusat kota/kabupaten relatif dekat dan dapat ditempuh dalam hitungan jam. Sebaliknya, di Sumatera Selatan, jarak tempuh rata-rata mencapai ratusan kilometer dengan waktu tempuh darat antara 4 hingga 8 jam.
”Logika yang perlu dikedepankan. Jika ada dua acara resmi bersamaan di lokasi yang jauh, seperti HUT Kota Lubuklinggau dan Prabumulih, mana mungkin ditempuh jalan darat dalam jeda dua jam? Di sinilah urgensi fasilitas operasional udara, bukan untuk gaya-gayaan, tapi untuk efektivitas kerja,” tambahnya.
Tutup Celah Negative Thinking
Mengakhiri penjelasannya, Chairul berharap publik tidak terjebak dalam negative thinking yang justru menghambat pemahaman terhadap realita pembangunan. Ia mengajak semua pihak untuk lebih edukatif dalam mengkritisi kebijakan pemerintah.
”Jangan kedepankan pikiran negatif. Mari kita bicara data, bicara aturan, dan bicara kondisi riil lapangan. Itulah cara berdemokrasi yang sehat dan berkualitas,” pungkasnya. #jay
