Jakarta, Gajahmatinews.com
Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) Andie Dinialdie, didampingi Ketua Ikatan Istri Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (IKATRI) DPRD Sumsel, mengikuti Pelatihan Penguatan Anti Korupsi untuk Penyelenggara Negara Berintegritas (PAKU Integritas) Tahun 2026. Kegiatan ini berlangsung khidmat di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta.
Program PAKU Integritas yang diinisiasi oleh KPK ini bertujuan untuk memperkuat komitmen antikorupsi di kalangan pejabat publik. Kehadiran para istri yang tergabung dalam IKATRI menjadi bagian krusial dari strategi KPK, mengingat keluarga merupakan benteng pertahanan pertama dalam menanamkan dan menjaga nilai-nilai integritas.
Selama pelatihan, para peserta dibekali dengan pemahaman mendalam mengenai pencegahan tindak pidana korupsi, pengelolaan konflik kepentingan, hingga pentingnya membangun budaya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan kerja maupun keluarga.
Ketua DPRD Sumsel Andie Dinialdie menegaskan komitmennya untuk membawa semangat PAKU Integritas ini ke Bumi Sriwijaya. Menurutnya, pencegahan korupsi bukan sekadar kepatuhan terhadap hukum, melainkan sebuah komitmen moral yang harus dimulai dari diri sendiri dan keluarga.
”Pelatihan PAKU Integritas ini menjadi pengingat sekaligus vitamin moral yang sangat penting bagi kita semua sebagai penyelenggara negara. Korupsi adalah musuh bersama yang merusak sendi-sendi pembangunan. Kami di DPRD Sumsel berkomitmen penuh untuk menjalankan fungsi pengawasan, legislasi, dan penganggaran secara transparan dan akuntabel,” ujar Andie Dinialdie.
Andie juga mengapresiasi langkah KPK yang turut melibatkan para pendamping atau istri dalam pelatihan ini.
”Sangat luar biasa karena KPK juga melibatkan IKATRI. Peran istri di rumah sangat besar dalam mengingatkan kita untuk selalu menjaga amanah rakyat dan memastikan apa yang dibawa pulang ke rumah adalah rezeki yang halal dan berkah. Sinergi antara integritas di kantor dan di rumah inilah yang akan menjadi benteng kokoh dalam pencegahan korupsi di Sumatera Selatan,” tambahnya menutup perbincangan.
Dengan keikutsertaan dalam pelatihan ini, diharapkan tata kelola pemerintahan di Provinsi Sumatera Selatan dapat berjalan semakin bersih, berintegritas, dan berorientasi sepenuhnya pada kesejahteraan masyarakat. (hms/ADV).
