Kayu Agung, Gajahmatinews.com
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DP
Provinsi Sumatera Selatan (DPRD Sumsel) melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Jumat (9/1/2026). Kunjungan ini mengusung tema sentral “Membangun Sinergi dan Kebijakan Sumber Daya Manusia (SDM) Satpol PP Dalam Mendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Satpol PP”.
Rombongan DPRD Sumsel disambut langsung oleh Kepala Satpol PP Kabupaten OKI beserta jajaran pejabat struktural di lingkungan Markas Komando Satpol PP OKI. Pertemuan ini bertujuan untuk memetakan tantangan di lapangan serta merumuskan langkah strategis terkait penguatan kapasitas personel.
Dalam diskusi tersebut, pimpinan rombongan DPRD Sumsel menekankan pentingnya kolaborasi yang harmonis antara Satpol PP di tingkat Provinsi dan Kabupaten. Sinergi ini dianggap krusial, terutama dalam penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan penyelenggaraan ketertiban umum yang seringkali bersinggungan di perbatasan wilayah atau pada objek-objek vital daerah.
“Tugas Satpol PP ke depan semakin kompleks. Oleh karena itu, sinergi kebijakan antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten harus selaras, sehingga tidak ada tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas di lapangan,” ujar Ketua Komisi I DPRD Sumsel Hj Meilinda, SSos, MM.
Anggota Komisi I DPRD Sumsel H Chairul S Matdiah, SH, MHKes, dalam kesempatan itu menanyakan tentang kondisi aktual penegakan peraturan daerah (Perda) di Kabupaten OKI, khususnya perda yang berkaitan langsung dengan ketertiban umum dan aktivitas ekonomi daerah.
“Dalam kunjungan ke Satpol PP ke daerah lain, Komisi I memperoleh gambaran bahwa efektivitas penegakkan perda sangat dipengaruhi oleh karakter daerah dan aktivitas ekonomi setempat,” ujar Chairul.
Sekretaris Komisi I Abdullah Taufik, SE, MM, menanyakan perda apa yang selama ini efektif dalam mendukung peningkatan PAD, namun banyak menemui kendala di lapangan.
“Hasil kunjungan ke Satpol PP di sejumlah daerah menunjukkan tidak semua perda menunjukkan daya ungkit yang sama terhadap PAD,” katanya.
Kepala Satpol PP Kabupaten OKI Hilwen, SH, MSi, menyampaikan apresiasinya atas kunjungan dan perhatian dari legislatif tingkat provinsi. Ia memaparkan kondisi terkini kekuatan personel serta kendala sarana prasarana yang dihadapi dalam mendukung tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) Satpol PP.
“Dukungan dari DPRD Provinsi sangat kami harapkan, terutama dalam hal pengalokasian anggaran bantuan gubernur (Bangub) yang berkaitan dengan peningkatan kapasitas SDM dan pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) di bidang ketentraman dan ketertiban umum,” ungkapnya.
Kunjungan kerja ini diakhiri dengan sesi tanya jawab dan peninjauan langsung ke fasilitas pendukung operasional. Diharapkan, hasil dari pertemuan ini dapat segera diimplementasikan dalam bentuk kebijakan yang memperkuat peran Satpol PP sebagai garda terdepan penegak aturan daerah di Sumatera Selatan. (hms/ADV).
