Komisi I DPRD Sumsel Kunker ke Gelumbang, Chairul S Matdiah Tekankan Transparansi Dana Desa dan Pelayanan Publik

KUNKER---Anggota Komisi I DPRD Sumsel Chairul S Matdiah melaksanakan kunjungan kerja di Kecamatan Gelumbang.

Palembang, Gajahmatinews.com

​Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (DPRD Sumsel) melaksanakan kunjungan kerja (kunker) ke Kantor Camat Gelumbang, Kabupaten Muara Enim. Kegiatan yang berlangsung selama tiga hari, mulai Rabu hingga Jumat (3–5 Juni 2026), ini bertujuan untuk meninjau langsung kualitas pelayanan publik serta tata kelola pemerintahan di tingkat kecamatan.

​Pertemuan yang berlangsung di Aula Kantor Camat Gelumbang tersebut dihadiri oleh jajaran Pemerintah Kecamatan, para kepala desa, tokoh masyarakat, serta unsur pimpinan daerah setempat.

​Dalam pertemuan tatap muka tersebut, Komisi I DPRD Sumsel menyoroti beberapa agenda krusial terkait pelayanan masyarakat, di antaranya evaluasi percepatan perekaman KTP-elektronik dan penerbitan dokumen pencatatan sipil agar lebih dekat dan cepat dijangkau oleh warga desa.

Sinkronisasi usulan pembangunan dari tingkat bawah (musrenbangdes) agar terserap dengan baik dalam program strategis kabupaten maupun provinsi dan peningkatan kapasitas perangkat kecamatan dan desa dalam mengadopsi sistem pelaporan digital guna transparansi anggaran.

​Anggota Komisi I DPRD Sumsel Chairul S Matdiah memberikan catatan penting terkait hasil temuan lapangan dan serapan aspirasi selama kunjungan kerja di Gelumbang. Menurutnya, pelayanan di tingkat kecamatan harus menjadi garda terdepan yang bebas dari hambatan birokrasi.

​”Kecamatan Gelumbang ini merupakan wilayah yang strategis dengan mobilitas masyarakat yang tinggi. Oleh karena itu, kita di Komisi I menekankan pentingnya peningkatan fasilitas pendukung pelayanan publik. Aparatur pemerintah di tingkat kecamatan dan desa harus proaktif menjemput bola, terutama dalam urusan administrasi kependudukan yang menjadi hak dasar warga,” ujar Chairul.

​Lebih lanjut, legislator senior ini juga mengingatkan agar pengawasan terhadap penyaluran dan pemanfaatan alokasi dana desa dilakukan secara transparan demi mencegah terjadinya penyimpangan.

​”Kita ingin memastikan bahwa setiap rupiah dari anggaran daerah maupun pusat benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sinergitas antara perangkat kecamatan, kepala desa, dan masyarakat adalah kunci utama agar roda pembangunan di Gelumbang ini berjalan optimal dan tepat sasaran,” pungkasnya. (hms/ADV).

Pos terkait