OLEH:
Apri Serly Yanti, SIPust.
Mahasiswa Program Studi Magister Manajemen (MM), Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB), Universitas Tridinanti Palembang)/Pustakawan Poltekkes Kemenkes Palembang).
DI tengah derasnya arus informasi digital, Indonesia tengah menghadapi sebuah paradoks besar, akses terhadap pengetahuan sangat terbuka lebar, namun kemampuan masyarakat untuk memahaminya justru mengalami pendangkalan. Krisis literasi yang terjadi saat ini bukan lagi sekadar persoalan rendahnya minat baca, melainkan ancaman sistemik yang mampu melumpuhkan kemandirian ekonomi bangsa.
Hari ini, literasi bukan lagi sekadar kemampuan membaca dan menulis. Literasi mencakup kemampuan memahami informasi, berpikir kritis, memilah fakta, hingga mengambil keputusan yang tepat dalam kehidupan sehari-hari. Sayangnya, kemampuan tersebut masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi Indonesia.
Literasi di era digital telah berevolusi. Ia tidak lagi terbatas pada kemampuan dasar membaca dan menulis, melainkan spektrum kemampuan tingkat tinggi untuk menyerap informasi, berpikir kritis, memilah fakta dari opini, hingga mengambil keputusan strategis dalam kehidupan sehari-hari.
Namun, realitas menunjukkan arah yang sebaliknya. Hasil studi PISA (Programme for International Student Assessment) yang diselenggarakan oleh OECD 2022 menempatkan skor literasi membaca Indonesia pada angka 359, jauh di bawah rata-rata internasional. Masalah ini diperparah oleh pola konsumsi informasi yang serba instan. Masyarakat kita terjebak dalam budaya scrolling yang dangkal, di mana informasi dikonsumsi secara cepat tanpa analisis mendalam. Fenomena ini sering kali memicu efek Dunning-Kruger, di mana seseorang merasa telah memahami suatu masalah secara utuh padahal hanya membaca potongan informasi atau judul berita yang provokatif.
Masalah tersebut diperparah oleh pola konsumsi informasi masyarakat yang semakin instan. Media sosial membuat orang terbiasa membaca potongan informasi singkat tanpa proses analisis yang cukup. Akibatnya, budaya membaca perlahan tergeser oleh budaya scrolling. Informasi dikonsumsi cepat, tetapi jarang dipahami secara kritis.
Padahal, rendahnya literasi tidak hanya berdampak pada dunia pendidikan. Dampaknya jauh lebih luas, terutama terhadap kemandirian ekonomi masyarakat.
Rendahnya literasi berkorelasi langsung dengan kerentanan ekonomi masyarakat. Seseorang dengan nalar kritis yang tumpul akan lebih mudah terjebak dalam informasi palsu, investasi bodong, hingga jeratan pinjaman online (pinjol) ilegal. Berdasarkan data OJK (2022), indeks literasi keuangan masyarakat Indonesia baru mencapai 49%. Artinya, separuh dari penduduk kita masih belum memiliki benteng pengetahuan yang cukup untuk mengelola keuangan mereka secara bijak di tengah kompleksitas produk finansial digital.
Kondisi ini tentu mengkhawatirkan. Di era ekonomi digital, masyarakat dituntut mampu mengambil keputusan finansial secara mandiri dan bijak. Tanpa kemampuan memahami informasi, masyarakat akan terus menjadi konsumen pasif dan mudah dipengaruhi.
Krisis literasi juga berdampak terhadap rendahnya daya saing sumber daya manusia (SDM). Banyak individu memiliki akses teknologi, tetapi belum mampu memanfaatkannya untuk menciptakan inovasi atau peluang ekonomi baru. Akibatnya, potensi besar yang dimiliki generasi muda sering kali tidak berkembang secara maksimal.
Padahal, negara maju umumnya dibangun oleh masyarakat yang memiliki budaya literasi kuat. Kebiasaan membaca melahirkan kemampuan berpikir kritis, sedangkan berpikir kritis melahirkan kreativitas dan inovasi. Dari sanalah tumbuh masyarakat yang mandiri secara ekonomi.
Karena itu, membangun budaya literasi tidak bisa hanya dibebankan kepada sekolah atau perpustakaan. Literasi harus menjadi gerakan bersama. Pemerintah perlu memperkuat kebijakan pendidikan berbasis literasi, institusi pendidikan perlu membangun budaya membaca yang aktif, dan masyarakat juga harus mulai membiasakan diri untuk membaca secara lebih mendalam, bukan sekadar melihat judul dan potongan informasi.
Selain itu, perpustakaan juga perlu bertransformasi menjadi ruang belajar yang lebih adaptif dan menarik bagi generasi digital. Kehadiran teknologi seharusnya menjadi sarana untuk memperkuat budaya literasi, bukan justru melemahkannya.
Pada akhirnya, krisis literasi bukan sekadar persoalan rendahnya minat baca. Ini adalah persoalan masa depan bangsa. Jika literasi terus diabaikan, maka Indonesia akan kesulitan menciptakan masyarakat yang mandiri, produktif, dan berdaya saing. Sebaliknya, jika budaya literasi berhasil diperkuat, maka masyarakat akan memiliki kemampuan untuk berpikir lebih cerdas, mengambil keputusan yang tepat, dan membangun kemandirian ekonomi yang lebih kuat.
Krisis literasi adalah persoalan masa depan. Bangsa yang kuat bukan hanya bangsa yang kaya akan sumber daya alam, melainkan bangsa yang kaya akan pengetahuan dan cerdas dalam mengelola informasi. Membangun budaya literasi adalah kerja kebudayaan yang memerlukan keterlibatan semua pihak, mulai dari pemerintah dalam merumuskan kebijakan, institusi pendidikan dalam membangun ekosistem berpikir kritis, hingga kesadaran individu untuk kembali pada budaya membaca yang mendalam (deep reading).
Jika literasi berhasil diperkuat, kita tidak hanya akan menciptakan masyarakat yang gemar membaca, tetapi juga masyarakat yang cerdas secara finansial, inovatif secara ekonomi, dan mandiri secara bangsa. Karena pada akhirnya, literasi adalah investasi terbaik untuk menjaga kedaulatan ekonomi kita di masa depan. *
