Klarifikasi Ketua DPRD Sumsel Soal Isu Meja Biliar: Masih Perencanaan dan Siap Dibatalkan

Ketua DPRD Sumsel Andie Dinialdie. (FOTO: IST).

Palembang, Gajahmatinews.com

Ketua DPRD Sumatera Selatan Andie Dinialdie, angkat bicara merespons isu pengadaan meja biliar di rumah dinas pimpinan yang sempat menjadi sorotan publik. Andie menegaskan bahwa pengadaan tersebut masih dalam tahap perencanaan awal dan belum ada realisasi pembelian apa pun.

​Menanggapi masukan masyarakat dan media, Andie menyatakan telah mengambil langkah cepat dengan meminta penjelasan langsung kepada Sekretaris Dewan. Ia memastikan bahwa transparansi anggaran tetap menjadi prioritas utama.

​”Terima kasih atas perhatian rekan-rekan media. Saya sudah menghubungi Sekretaris Dewan untuk meminta klarifikasi. Saya tegaskan, sejauh ini belum ada proses pembelian atau realisasi anggaran terkait meja biliar tersebut,” ujar Andie.

​Andie menjelaskan bahwa rencana pengadaan tersebut awalnya muncul karena rumah dinas kerap menjadi tempat pertemuan informal dengan berbagai kalangan, termasuk tokoh masyarakat dan insan olahraga.

Mengingat posisinya yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia (POBSI) Sumatera Selatan, fasilitas tersebut direncanakan sebagai sarana penunjang saat menerima tamu dari komunitas olahraga. ​Namun, ia menekankan bahwa rencana tersebut bersifat fleksibel dan tidak mutlak.

​”Kami sangat memahami atensi dan kritik masyarakat mengenai efisiensi penggunaan anggaran daerah. Rencana ini akan kami kaji ulang secara komprehensif berdasarkan prinsip prioritas dan kebutuhan nyata,” tambahnya.

​Sebagai bentuk tanggung jawab kepada publik, Andie menjamin bahwa jika pengadaan tersebut dinilai kurang mendesak atau tidak memberikan dampak signifikan bagi kepentingan masyarakat luas, pihak DPRD Sumsel tidak akan segan untuk menghentikannya.

​”Jika nantinya dinilai tidak mendesak, rencana ini tentu bisa ditinjau ulang, bahkan dibatalkan. Kami berkomitmen untuk terus transparan dan terbuka terhadap kritik serta saran publik dalam pengelolaan anggaran,” pungkas Andie.

​Langkah ini menunjukkan sikap kooperatif DPRD Sumsel dalam merespons isu publik, sekaligus menegaskan bahwa pengawasan masyarakat menjadi instrumen penting dalam pengambilan keputusan di lembaga legislatif tersebut. #rly

Pos terkait