Palembang, Gajahmatinews.com
Wakil Gubernur Sumatera Selatan Cik Ujang, menghadiri Rapat Paripurna XXX DPRD Provinsi Sumatera Selatan, Senin (9/2/2026). Rapat ini berfokus pada agenda penting terkait perubahan dan penambahan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun Anggaran 2026.
Berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Sumsel, forum ini menjadi momentum krusial untuk menyelaraskan regulasi daerah dengan dinamika kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.
Dalam rapat tersebut, ditegaskan bahwa Propemperda merupakan instrumen hukum yang menjadi pijakan utama pembangunan di Sumatera Selatan. Melalui kesepakatan antara legislatif dan eksekutif, sejumlah rancangan peraturan daerah (Raperda) disetujui untuk melangkah ke tahap pembahasan selanjutnya.
Wakil Gubernur Sumsel Cik Ujang memberikan apresiasi tinggi atas kolaborasi yang terjalin. Beliau menekankan bahwa setiap produk hukum yang lahir harus memiliki dampak instan terhadap kesejahteraan warga.
”Perubahan dan penambahan program legislasi ini bukan sekadar urusan administratif. Kami ingin memastikan setiap Perda yang kita susun memiliki ‘taring’ untuk melindungi kepentingan rakyat dan mempercepat pertumbuhan ekonomi di Sumsel,” ujar Cik Ujang di sela-sela rapat.
Dia menambahkan bahwa sinergi antara Pemprov dan DPRD adalah kunci agar aturan yang dibuat tidak tumpang tindih.
”Target kita adalah regulasi yang solutif, bukan yang membebani. Saya berharap OPD terkait segera menindaklanjuti poin-poin kesepakatan ini dengan kajian yang matang,” katanya.
Rapat paripurna ini turut dihadiri oleh:
H. Edward Candra (Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel), Para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Sumsel, Unsur Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumsel.
Dengan disetujuinya perubahan Propemperda 2026 ini, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan optimis arah kebijakan daerah ke depan akan lebih terukur, transparan, dan responsif terhadap isu-isu strategis di Bumi Sriwijaya. (hms/ADV).
