Sekayu, Gajahmatinews.com
Kerusakan infrastruktur di Jalan Lintas Tengah (Jalinteng) Sumatera, khususnya ruas Sekayu – Sugi Waras – Lubuk Linggau, kini berada pada titik nadir. Kondisi jalan yang menyerupai kubangan lumpur memicu reaksi keras dari Koalisi GERAMM DPD LAN Muba dan Gempita Sumsel, yang secara resmi menyatakan jalur tersebut dalam status “Darurat Total”.
Menanggapi krisis ini, koalisi aktivis dan mahasiswa tersebut melayangkan surat resmi kepada Ketua DPRD Sumsel, Gubernur Sumatera Selatan, dan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sumsel pada Sabtu (7/2/2026). Mereka mendesak segera digelarnya Rapat Dengar Pendapat (RDP) untuk mencari solusi konkret.
Perwakilan koalisi Lekat Gonzales menegaskan bahwa kerusakan ini bukan sekadar masalah teknis aspal, melainkan sudah menyentuh aspek kemanusiaan dan stabilitas ekonomi regional.
”Kondisi ini sudah masuk tahap krisis kemanusiaan dan ekonomi. Harga kebutuhan pokok melonjak, hasil pertanian membusuk, dan banyak truk logistik terjebak lumpur hingga berhari-hari di Desa Sugi Waras,” tegas Lekat.
Sebagai urat nadi distribusi barang di Pulau Sumatera, lumpuhnya jalur ini berdampak langsung pada rantai pasok antarprovinsi.
Tiga Tuntutan Utama Koalisi
Dalam desakannya, Koalisi GERAMM dan Gempita Sumsel mengajukan tiga poin tuntutan kepada pemerintah. Yakni penanganan darurat segera dengan melakukan penimbunan agregat secara masif di titik-titik kritis untuk memastikan mobilitas warga kembali berjalan, terutama menyambut arus mudik Ramadan dan Idul Fitri 2026.
Solusi Permanen (APBN 2027), mendesak alokasi anggaran sekitar Rp2 triliun pada APBN 2027 untuk peningkatan jalan dengan konstruksi rigid pavement (beton) agar tahan lama. Kemudian, infrastruktur penunjang, pembangunan jalan baru sepanjang dua kilometer serta pembangunan tembok penahan tanah (talud) di bantaran Sungai Musi guna mengantisipasi abrasi yang terus menggerus badan jalan.
Ancaman Aksi Massa
Koalisi menyatakan tidak akan tinggal diam jika tuntutan RDP ini diabaikan. Mereka berencana menggelar aksi massa dalam skala besar apabila DPRD Sumsel tidak segera memfasilitasi pertemuan dengan pihak Kementerian PUPR dan pemangku kepentingan terkait.
Masyarakat kini menanti langkah nyata pemerintah pusat dan provinsi untuk menyelamatkan jalur logistik utama Sumatera ini sebelum kerusakan kian meluas dan memakan lebih banyak korban kerugian materil. *
