Palembang, Gajahmatinews.com
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (DPRD Sumsel) Andie Dinialdie, SE, MM, meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel dan Pemerintah Kota (Pemko) Palembang untuk tidak tinggal diam dalam menyikapi dinamika organisasi kemasyarakatan (Ormas) saat ini.
Andie menegaskan agar pemerintah daerah segera mengambil langkah konkret melalui Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat (Kesbangpol Linmas) untuk memperketat pengawasan.
Dalam keterangannya, Rabu (8/1/2026), Andie menyoroti pentingnya peran Kesbangpol Linmas sebagai garda terdepan dalam menjaga kondusivitas wilayah. Ia meminta agar instansi tersebut melakukan tiga langkah strategis terhadap seluruh Ormas yang terdaftar maupun yang beroperasi di wilayah Sumatera Selatan.
Yakni, Memberikan arahan agar setiap organisasi berjalan sesuai dengan koridor hukum dan ideologi Pancasila.
Memastikan legalitas dan struktur organisasi terdata dengan jelas guna menghindari tumpang tindih kepentingan. Meninjau ulang aktivitas organisasi untuk memastikan keberadaan mereka memberikan dampak positif bagi masyarakat, bukan justru memicu konflik.
“Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota harus segera bertindak melalui Kesbangpol Linmas. Kita butuh langkah konkret dalam pembinaan dan penataan. Jika ada organisasi yang tidak sejalan dengan aturan atau mengganggu ketertiban, evaluasi harus dilakukan secara tegas,” ujar Andie.
Langkah ini dinilai mendesak untuk memastikan bahwa organisasi kemasyarakatan benar-benar menjadi mitra pemerintah dalam membangun daerah. Sebagai pimpinan Partai Golkar Sumsel, Andie juga menambahkan bahwa ketertiban administrasi dan perilaku ormas di lapangan adalah kunci stabilitas sosial, terutama menjelang agenda-agenda besar daerah ke depan.
Andie menegaskan bahwa masyarakat Palembang dikenal sebagai masyarakat yang damai, guyub, dan tertib, sehingga konflik horizontal yang melibatkan organisasi kemasyarakatan seharusnya tidak terjadi. Ia menilai, bentrokan tersebut menjadi peringatan serius bagi semua pihak untuk kembali menjaga situasi keamanan dan ketenteraman masyarakat.
Pernyataan ini merupakan respon
terjadinya bentrokan antara dua organisasi masyarakat yang terjadi di kota Palembang, dan mengakibatkan adanya korban luka-luka. Menurutnya, peristiwa tersebut mencederai nilai-nilai kedamaian dan ketertiban, yang selama ini menjadi karakter masyarakat Palembang.
“Saya sangat menyesalkan kejadian ini, apalagi sampai menimbulkan korban luka-luka. Palembang adalah kota yang damai, masyarakatnya menjunjung tinggi nilai kebersamaan dan ketertiban. Oleh karena itu, semua pihak harus menahan diri dan bersama-sama menjaga situasi agar tetap aman dan kondusif,” kata Andie.
Menurutnya, ormas harus dikembalikan pada fungsi dan peran strategisnya, yakni sebagai mitra pemerintah dalam menjaga persatuan, memperkuat kohesi sosial, serta berkontribusi positif bagi pembangunan daerah, bukan sebaliknya menjadi sumber konflik di tengah masyarakat.
“Pembinaan dan penataan ormas sangat penting agar mereka kembali pada khitahnya, mengamalkan ideologi Pancasila, terutama nilai persatuan dan kesatuan. Ormas tidak boleh keluar dari koridor hukum dan norma sosial,” katanya.
Selain itu, Andie Dinialdie juga meminta aparat penegak hukum untuk bertindak tegas, profesional, dan objektif dalam menangani kasus bentrokan tersebut. Ia menegaskan bahwa penegakan hukum harus dilakukan secara adil tanpa pandang bulu guna memberikan efek jera dan mencegah terulangnya kejadian serupa di kemudian hari.
“Aparat penegak hukum harus menangani persoalan ini dengan tindakan tegas sesuai aturan yang berlaku. Penegakan hukum yang konsisten sangat penting demi menjaga wibawa hukum dan rasa keadilan di tengah masyarakat,” tambahnya.
Andie berharap, peristiwa ini dapat menjadi momentum bagi seluruh elemen masyarakat, khususnya organisasi kemasyarakatan, untuk melakukan introspeksi dan memperkuat komitmen dalam menjaga stabilitas keamanan, persatuan, serta keharmonisan sosial di Sumatera Selatan, khususnya di Kota Palembang. (hms/ADV).
