Komisi V DPRD Sumsel Tunggu Konsep Health Tourism

Anggota Pansus David Hardianto Aljufri.

Palembang, Gajahmatinews.com

Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (DPRD Sumsel) masih menunggu konsep Sumsel sebagai pusat wisata kesehatan (Health Tourism) pada awal 2026

“Komisi V DPRD Sumsel belum menerima paparan rinci terkait konsep maupun arah kebijakan program tersebut,” ujar Wakil Ketua Komisi V DPRD Sumsel David Hardianto Aljufri, Kamis (8/1/2026).

Program Sumatera Selatan Health Tourism pada akhir Januari 2026 sebagai upaya menahan laju masyarakat berobat ke luar negeri dengan mengoptimalkan layanan kesehatan unggulan di daerah lokal sendiri.

David mengatakan, rencana Health Tourism masih sebatas wacana yang disampaikan oleh Gubernur Sumsel Herman Deru.

“Sampai sekarang Komisi V belum mendapatkan gambaran seperti apa rencananya, karena ini baru menjadi wacana dari Gubernur Sumsel” kata David.

Politisi Partai Golkar itu menegaskan, secara kelembagaan Komisi V tentu akan menjadi pihak yang mengkaji rencana pengembangan Health Tourism. Namun, karena belum ada pemaparan resmi, pihaknya belum bisa memberikan penilaian maupun sikap.

“Untuk sementara kami belum berani menyampaikan penilaian, karena situasi ini masih sebatas wacana,” katanya.

Komisi V DPRD Sumsel menilai pembahasan Health Tourism memerlukan konsep yang jelas, mulai dari kesiapan fasilitas kesehatan, sumber daya manusia, hingga dampak anggaran dan manfaatnya bagi masyarakat Sumatera Selatan. Tanpa penjelasan detail, rencana tersebut dinilai belum dapat dibahas lebih jauh di tingkat legislatif.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Sumatera Selatan Trisnawarman menjelaskan bahwa Health Tourism tahap awal difokuskan untuk memperkuat layanan kesehatan di dalam daerah, khususnya melalui Rumah Sakit Siti Fatimah Palembang sebagai brand utama pertama.

“Setelah launching nanti, seluruh istilah dan sistem terkait Health Tourism sudah mulai berlaku. Fokus kita saat ini adalah mempertahankan masyarakat Sumsel agar berobat di rumah sakit kita sendiri, bukan langsung menarik pasien luar negeri,” ujar Trisnawarman.

Trisnawarman menambahkan, mekanisme Health Tourism berbeda dengan layanan BPJS karena bersifat layanan berbayar atau premium bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan ekstra dengan standar internasional. Layanan tersebut akan dikombinasikan dengan potensi wisata dan wellness yang ada di Sumatera Selatan.

Untuk tahap awal, RS Siti Fatimah menyiapkan tiga layanan unggulan yang sedang dalam proses sertifikasi dari Kementerian Kesehatan, yakni layanan jantung, ortopedi, dan medical check-up (MCU). Ke depan, layanan tersebut akan diperluas dan diikuti oleh rumah sakit lain di seluruh Sumatera Selatan yang dinilai siap dari sisi sarana dan prasarana.

“Rumah sakit lain akan kita dorong untuk mengikuti, termasuk layanan-layanan kesehatan dan wellness lain seperti kebidanan, bayi tabung, hingga layanan tradisional yang sudah berizin. Semua ini akan menjadi bagian dari ekosistem Health Tourism,” jelasnya.

Pemprov Sumsel berharap, melalui Health Tourism, perputaran ekonomi dapat tetap berada di Sumatera Selatan sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan kesehatan daerah. Terutama membantu masyarakat agar tidak perlu lagi jauh-jauh ke luar negeri untuk berobat. (hms/ADV).

Pos terkait