Jakarta, Gajahmatinews.com
Panitia Khusus (Pansus) I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (DPRD Sumsel) melakukan kunjungan kerja ke kantor Badan Penghubung Provinsi Sumsel di Jakarta. Kunjungan ini dilakukan dalam rangka pendalaman dan evaluasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2026.
Rombongan Pansus I disambut langsung oleh Kepala Badan Penghubung Sumsel beserta jajaran. Pertemuan yang berlangsung di ruang rapat utama tersebut fokus pada sinkronisasi realisasi anggaran dengan capaian kinerja pelayanan publik dan fungsi koordinasi pemerintahan di ibu kota.
Dalam rapat kerja tersebut, Pansus I menyoroti beberapa poin strategis terkait kinerja Badan Penghubung selama tahun anggaran 2026, di antaranya evaluasi terhadap pemanfaatan aset daerah di Jakarta, termasuk penggunaan Mess Sumsel dan penginapan, agar kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) lebih maksimal.
Peninjauan kembali realisasi biaya pemeliharaan sarana dan prasarana kantor di Jakarta untuk memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan sejalan dengan azas manfaat. Dan menilai sejauh mana Badan Penghubung berperan dalam memfasilitasi kebutuhan warga Sumsel di Jakarta serta efektivitas promosi potensi investasi dan budaya Sumsel di level nasional.
Serta penguatan fungsi perpanjangan tangan Pemerintah Provinsi dalam mengawal kebijakan pusat yang berdampak langsung bagi kemajuan Sumatera Selatan.
Anggota Pansus I Chairul S. Matdiah memberikan catatan kritis sekaligus konstruktif terkait hasil tinjauan lapangan tersebut. Ia menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan anggaran di Badan Penghubung.
”Badan Penghubung di Jakarta bukan hanya sekadar urusan protokoler atau tempat singgah. Ini adalah wajah Sumatera Selatan di ibu kota negara. Kami meminta agar setiap alokasi anggaran dalam LKPJ 2026 benar-benar mencerminkan efektivitas kerja,” ujar Chairul.
Lebih lanjut, politisi senior ini juga menyoroti soal perawatan aset milik pemerintah provinsi yang berada di Jakarta.
”Kami mencermati masih ada beberapa aset yang butuh perhatian lebih. Ke depan, Badan Penghubung harus lebih proaktif melakukan terobosan agar aset-aset kita di Jakarta tidak hanya membebani biaya perawatan, tetapi bisa memberikan nilai tambah ekonomi yang signifikan bagi daerah,” tegasnya.
Hasil dari kunjungan kerja ini nantinya akan disusun menjadi rekomendasi resmi DPRD Provinsi Sumsel yang akan disampaikan dalam Rapat Paripurna sebagai tanggapan atas LKPJ Gubernur Sumsel Tahun Anggaran 2026. (hms/ADV).
