Palembang, Gajahmatinews.com
Polemik mengenai penggunaan helikopter dalam kunjungan kerja Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Herman Deru, akhirnya menemui titik terang. Tuduhan yang menyebut penggunaan moda transportasi udara tersebut sebagai pemborosan anggaran daerah ternyata salah sasaran.
Fakta terbaru mengungkapkan bahwa anggaran helikopter untuk tahun 2025 bukanlah usulan Herman Deru, melainkan warisan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Penjabat (Pj) Gubernur sebelumnya, Elen Setiadi.
Anggota DPRD Sumsel Chairul S Matdiah menegaskan bahwa masyarakat perlu melihat secara jernih struktur APBD. Berdasarkan data Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) Biro Umum, anggaran tersebut disusun pada masa transisi kepemimpinan.
”Perlu kami luruskan, anggaran helikopter tahun 2025 itu adalah produk usulan Pj Gubernur Sumsel sebelumnya (Elen Setiadi). Pak Herman Deru hanya menjalankan ketetapan yang sudah ada dalam struktur anggaran yang diwariskan,” ujar Chairul, Senin (11/5/2026).
Elen Setiadi menjabat Pj Gubernur Sumsel sejak 24 Juni 2024-20 Februari 2025. Ia dilantik pada 24 Juni 2024 oleh Mendagri Tito Karnavian, menggantikan Agus Fatoni yang pindah menjadi Pj Gubernur Sumatera Utara (Sumut). Elen Setiadi mengakhiri jabatan Pj Gubernur Sumsel pada 20 Februari 2025 saat Herman Deru dilantik jadi Gubernur definitif. Dalam kurun waktu itulah rencana pengadaan operasional tersebut masuk dalam sistem birokrasi, jauh sebelum Herman Deru resmi dilantik kembali sebagai Gubernur definitif.
Sebagai bukti komitmen terhadap efisiensi uang rakyat, Herman Deru justru mengambil langkah tegas untuk tahun anggaran 2026. Ia secara sadar memutuskan untuk tidak menganggarkan biaya helikopter dalam APBD Sumsel.
”Untuk tahun 2026, Pak Herman Deru sudah menyatakan tidak ada lagi uang rakyat untuk helikopter. Jika harus terbang ke daerah terpencil karena urusan mendesak, beliau menggunakan dana operasional pribadi. Ini bukti beliau tidak ingin membebani kas daerah,” tegas Chairul.
Pembelaan terhadap penggunaan helikopter juga didasari atas logika geografis yang rasional. Luas Sumsel yang mencapai 91.592 km² jauh lebih luas dari gabungan provinsi di Pulau Jawa menuntut mobilitas tinggi yang tidak mungkin dipenuhi hanya dengan jalur darat. Sebagai perbandingan, luas ini jauh melampaui gabungan wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten, dan DKI Jakarta.
Dengan bentang alam yang terdiri dari perairan, rawa, dan hutan, banyak titik di kabupaten/kota yang mustahil dijangkau dengan cepat melalui jalur darat. Gubernur, kata Chairul, seringkali harus menghadiri dua hingga tiga agenda penting di lokasi yang berjauhan dalam satu hari.
Chairul membandingkan dengan kondisi di Pulau Jawa di mana jarak antar kota relatif dekat. Di Sumsel, perjalanan dari Palembang ke kabupaten seperti Musi Banyuasin atau Muara Enim bisa memakan waktu 6 hingga 8 jam.
“Kalau di Pulau Jawa jarak terjauh hanya Kabupaten Pangandaran, Pelabuhan Ratu dan Cirebon. Sementara Sumsel, jarak pusat kota rata-rata ratusan kilometer (4-8 jam) waktu tempuh, apalagi bila ada acara-acara resmi bersamaan di dua kabupaten pada hari yang sama. Contoh acara HUT Kota Lubuklinggau dan Prabumulih, mana mungkin ditempuh jalan darat, dalam waktu dua jam. Jadi, logika yang diperlukan, bukan negative thinking (pikiran negatif),” kritik Chairul.
Jika ada agenda bersamaan di kedua lokasi tersebut, penggunaan jalur darat akan membuat pelayanan publik terhambat. Helikopter memangkas waktu tempuh menjadi hanya hitungan menit, memungkinkan Gubernur hadir langsung di tengah masyarakat di beberapa titik sekaligus dalam sehari.
”Gubernur adalah wajah provinsi. Bagaimana mungkin pelayanan publik bisa cepat jika pemimpinnya habis waktu 16 jam di jalan hanya untuk satu lokasi? Helikopter memangkas waktu menjadi hitungan menit, memungkinkan Gubernur hadir di tiga titik pelosok dalam sehari,” tambahnya.
Chairul menegaskan, penggunaan helikopter ini sejatinya adalah bentuk komitmen gubernur untuk memastikan kehadiran negara di daerah-daerah terpencil yang sulit diakses. Tanpa mobilitas udara, warga di pelosok Sumsel mungkin akan jarang sekali mendapatkan sentuhan langsung dari pemimpinnya.
Dengan kebijakan mandiri anggaran di tahun 2026, Gubernur Herman Deru menunjukkan sikap profesionalisme tetap menjaga mobilitas tinggi demi rakyat tanpa harus menggunakan uang rakyat.
Dia meminta masyarakat dan pengamat untuk berhenti memelihara negative thinking. Penggunaan helikopter di wilayah dengan topografi rawa dan perairan seperti Sumsel bukanlah gaya hidup mewah, melainkan kebutuhan alat kerja demi memastikan kehadiran negara di tengah masyarakat pedalaman.
”Sikap Pak Herman Deru yang meneruskan anggaran warisan Pj Gubernur Sumsel di 2025 dan beralih ke dana pribadi di 2026 adalah bentuk profesionalisme tertinggi. Beliau tetap menjaga mobilitas tinggi demi rakyat tanpa harus menguras uang rakyat,” pungkas politisi Demokrat tersebut. *
