Palembang, Gajahmatinews.com
Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Sekda Sumsel) Dr Drs H Edward Candra, MH, secara resmi membuka Focus Group Discussion (FGD) mengenai Pemetaan Potensi Stakeholder dan Skema Pendanaan Alternatif guna mendukung Kelompok Kerja Mangrove Daerah (KKMD) Sumsel. Kegiatan ini berlangsung di Meeting Room Hotel Santika, Rabu (1/4/2026).
FGD ini dirancang sebagai langkah strategis untuk memperkuat pengelolaan ekosistem mangrove berkelanjutan melalui sinergi lintas sektor di wilayah Sumatera Selatan.
Dalam arahannya, Edward Candra menegaskan bahwa mangrove memiliki peran krusial dari aspek ekologis, sosial, hingga ekonomi. Selain menjadi benteng alami pesisir dari abrasi, mangrove merupakan penyerap karbon utama dalam mitigasi perubahan iklim global.
“Mangrove tidak hanya melindungi wilayah pesisir, tetapi juga menjadi penopang kehidupan masyarakat serta berkontribusi besar dalam pengendalian perubahan iklim,” ujar Edward.
Berdasarkan Peta Mangrove Nasional Tahun 2024, luas ekosistem mangrove di Sumatera Selatan mencapai 173.114 hektare. Angka ini merepresentasikan sekitar 28 persen dari total luas mangrove di seluruh Pulau Sumatera, dengan tren kondisi yang terus menunjukkan perbaikan.
Meski menunjukkan tren positif, Sekda mengungkapkan sejumlah tantangan nyata yang masih dihadapi, di antaranya alih fungsi lahan yang tidak terkendali, tekanan ekonomi pada masyarakat di wilayah pesisir dan keterbatasan pendanaan yang bersifat berkelanjutan.
Oleh karena itu, ia menilai FGD ini sangat penting untuk membangun fondasi kelembagaan yang kuat serta merumuskan skema pendanaan alternatif yang inovatif.
“KKMD Provinsi Sumsel harus menjadi wadah kolaborasi multipihak yang mengintegrasikan kepentingan pemerintah, dunia usaha, akademisi, hingga masyarakat,” tegasnya sebelum membuka acara secara resmi.
Senada dengan hal tersebut, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumsel H Koimurin melaporkan bahwa tujuan utama kegiatan ini adalah mengidentifikasi kapasitas tiap stakeholder sekaligus mencari solusi atas tantangan teknis dan pendanaan.
Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai unsur, mulai dari Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, organisasi nonpemerintah (NGO), akademisi, hingga para pegiat mangrove.
Melalui forum ini, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berharap dapat melahirkan peta jalan (roadmap) kolaborasi dan model pembiayaan baru yang mampu menjamin keberlangsungan program pelestarian mangrove di masa depan. #hms
