Palembang, Gajahmatinews.com
Panitia Khusus (Pansus) Optimalisasi Pendapatan Daerah menggelar pembahasan bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan dinas terkait. Rapat berlangsung di Ruang Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sumsel, Senin (12/1/2026).
Pembahasan difokuskan pada pengelolaan pajak daerah yang menjadi kewenangan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD). Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumsel diundang khusus untuk memaparkan kondisi riil di lapangan.
Ketua Pansus Optimalisasi Pendapatan Daerah DPRD Sumsel M Nasir mengatakan, UPTD saat ini mengelola empat jenis pajak daerah. Masing-masing Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Air Permukaan, dan Pajak Alat Berat.
“Untuk tahap awal, kami fokus membahas Pajak Kendaraan Bermotor karena kontribusinya besar terhadap pendapatan daerah,” kata Nasir.
Ia mengungkapkan, berdasarkan data Bapenda Sumsel, jumlah kendaraan bermotor di Sumatera Selatan mencapai sekitar 4,6 juta unit, baik roda dua maupun roda empat. Namun, kendaraan yang tercatat aktif membayar pajak baru sekitar 1,4 juta unit.
“Artinya, masih ada selisih yang sangat besar. Ini menjadi perhatian serius kami,” tegasnya.
Menurut Nasir, rendahnya tingkat kepatuhan pajak tersebut harus ditelusuri secara menyeluruh. Pansus akan menggali kendala yang dihadapi masing-masing UPTD, baik dari sisi administrasi, pelayanan, maupun faktor sosial di masyarakat.
“Kami ingin mengetahui persoalan di lapangan. Apakah karena data kendaraan tidak valid, lemahnya pengawasan, atau minimnya kesadaran wajib pajak,” katanya.
Nasir menambahkan, Pansus Optimalisasi Pendapatan Daerah memiliki masa kerja selama enam bulan. Dalam rentang waktu tersebut, Pansus akan melakukan pembahasan lebih mendalam dan terfokus terhadap seluruh potensi kebocoran pendapatan daerah, khususnya dari sektor pajak kendaraan.
“Pembahasan tidak boleh normatif. Harus detail dan menghasilkan langkah konkret untuk meningkatkan pendapatan daerah,” katanya.
Ia menegaskan, hasil kerja Pansus nantinya diharapkan mampu memberikan rekomendasi yang realistis dan dapat segera diimplementasikan oleh pemerintah daerah.
“Target kami jelas, pendapatan daerah harus optimal dan potensi yang ada tidak boleh terus hilang,” tutup Nasir. (hms/ADV).
