Palembang, Gajahmatinews.com
Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (DPRD Sumsel) menggelar rapat koordinasi bersama jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra kerja di ruang rapat Komisi IV, Rabu (28/1/2026).
Rapat ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi IV DPRD Sumsel H Muhammad Yansuri, SIP, guna mengevaluasi progres program kerja serta memastikan sinkronisasi anggaran tahun berjalan.
Dalam rapat tersebut, pembahasan utama tertuju pada percepatan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan di wilayah pelosok Sumatera Selatan yang menjadi keluhan masyarakat. Selain itu, masalah mitigasi bencana pada infrastruktur publik mengingat cuaca ekstrem juga menjadi sorotan tajam para anggota dewan.
Muhammad Yansuri menegaskan bahwa OPD harus bekerja lebih taktis dan tidak sekadar menjalankan rutinitas. Beliau menyoroti pentingnya ketepatan waktu dalam proses lelang agar pengerjaan fisik tidak menumpuk di akhir tahun.
“Mitra OPD harus berani melakukan terobosan administratif agar realisasi di lapangan bisa lebih cepat dirasakan masyarakat,” ujar Yansuri di sela-sela memimpin rapat.
Dia menambahkan bahwa Komisi IV akan memperketat fungsi pengawasan (monitoring) ke lapangan untuk memastikan setiap rupiah APBD digunakan sesuai spesifikasi yang telah disepakati.
Sebagai informasi, Komisi IV DPRD Sumsel membidangi sektor Pembangunan, yang meliputi infrastruktur, perhubungan, hingga lingkungan hidup. Berikut adalah mitra kerja utama Komisi IV.
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim), Dinas Perhubungan (Dishub), Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan (DLHP), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo).
Rapat ditutup dengan kesepakatan bahwa seluruh OPD mitra akan menyerahkan laporan progres bulanan secara berkala kepada Komisi IV. Hal ini bertujuan agar kendala teknis di lapangan dapat segera dicarikan solusi bersama melalui fungsi legislasi maupun penganggaran di DPRD. (hms/ADV).
