Lahat, Gajahmatinews.com
Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (DPRD Sumsel) melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) ke Kantor Bank Sumsel Babel (BSB) Cabang Lahat. Kunjungan ini dipimpin langsung oleh jajaran pimpinan dan anggota Komisi III dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan terhadap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Fokus utama dalam kunker ini adalah melakukan monitoring terhadap tiga instrumen krusial, kontribusi dividen BSB terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), realisasi penyaluran kredit produktif bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta strategi mitigasi risiko terhadap kredit macet atau Non-Performing Loan (NPL).
Pertemuan yang berlangsung hangat namun substansial ini dihadiri oleh Pemimpin BSB Cabang Lahat beserta jajaran manajemen. Komisi III DPRD Sumsel menegaskan bahwa sebagai salah satu penyumbang PAD terbesar di sektor BUMD, BSB harus mampu menyeimbangkan antara target profitabilitas, fungsi sosial penggerak ekonomi warga, dan prinsip kehati-hatian (prudential banking).
Dalam rapat kerja tersebut, terjadi dialog interaktif mengenai tiga poin utama yang menjadi agenda monitoring Komisi III DPRD Sumsel. Komisi III menyoroti realisasi dividen yang disetorkan oleh BSB Cabang Lahat kepada pemerintah daerah, khususnya Pemkab Lahat dan Pemprov Sumsel selaku pemegang saham.
Komisi III mengapresiasi pertumbuhan laba BSB Cabang Lahat yang konsisten memberikan kontribusi positif bagi PAD. Peningkatan PAD dari sektor dividen ini dinilai sangat vital untuk membiayai pembangunan infrastruktur dan program kesejahteraan masyarakat di Sumatera Selatan.
BSB diminta untuk terus melakukan inovasi layanan digital guna memperluas basis nasabah dan meningkatkan efisiensi operasional, sehingga perolehan laba dan setoran dividen ke depan dapat terus meningkat.
Sebagai motor penggerak ekonomi daerah, sektor UMKM mendapatkan porsi pembahasan yang cukup besar. Dewan memonitor sejauh mana keberpihakan BSB terhadap pelaku usaha kecil pasca-pandemi dan di tengah tantangan ekonomi global.
BSB Cabang Lahat memaparkan progres penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan program kredit lunak lainnya khusus UMKM. Penyaluran ini dinilai sudah berjalan baik dan menyentuh sektor-sektor produktif seperti pertanian, perkebunan, dan perdagangan lokal.
Komisi III mendorong BSB Lahat untuk mempercepat proses birokrasi pengajuan kredit tanpa mengabaikan aspek legalitas, serta memperluas jangkauan ke pelosok desa di Kabupaten Lahat agar pelaku usaha mikro tidak terjerat oleh rentenir atau pinjaman online ilegal.
Agresifnya penyaluran kredit harus dibarengi dengan manajemen risiko yang ketat. Komisi III secara khusus mempertanyakan angka NPL BSB Cabang Lahat dan langkah preventif yang dilakukan.
Manajemen BSB Lahat menjelaskan bahwa rasio NPL saat ini masih berada dalam batas aman yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan OJK (di bawah 5%). Hal ini tercapai berkat analisis kredit yang komprehensif sebelum pembiayaan dikucurkan.
Komisi III meminta BSB tetap waspada dan memperkuat fungsi early warning system (sistem peringatan dini). Jika ada debitur UMKM yang mulai tersendat akibat faktor eksternal (seperti fluktuasi harga komoditas sawit atau karet), BSB diharapkan proaktif memberikan opsi restrukturisasi kredit (keringanan cicilan/waktu) sebelum statusnya berubah menjadi kredit macet.
Kunjungan kerja ini diakhiri dengan komitmen bersama antara Komisi III DPRD Sumsel dan Bank Sumsel Babel Cabang Lahat untuk menyusun laporan evaluasi berkala demi menjaga performa bank pembangunan daerah ini tetap prima dan akuntabel. (hms/ADV).
