Palembang, Gajahmatinews.com
Forum Komunikasi Solidaritas Vendor Buruh Karyawan Perusahaan Batubara
kembali mendatangi DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), Senin (19/1/2026). Kedatangan ini untuk menyampaikan aspirasi terkait larangan operasional kendaraan angkutan batu bara di jalan umum.
Aksi tersebut Ketua Forum Komunikasi Solidaritas Vendor Buruh Karyawan PT SLR (Servo Lintas Raya) dan PT SDJ (Swarnadwipa Dermaga Jaya) Aka Cholik Darlin. Ia menyebut, sejak kebijakan itu diberlakukan, sekitar 15 ribu karyawan terancam Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), yang berpotensi memicu persoalan sosial dan ekonomi baru.
“Ini kali kedua kami mendatangi DPRD Sumsel. Kami mendesak DPRD segera memfasilitasi pertemuan dengan Pemprov Sumsel agar ada solusi atas larangan angkutan batu bara,” ujar Aka Cholik Darlin.
Meski memahami niat pemerintah melindungi kepentingan masyarakat, Aka menegaskan kebijakan tersebut juga berdampak luas terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di sekitar perusahaan yang kini banyak terpaksa tutup.
“Kami meminta solusi konkret, pertama agar buruh tidak di-PHK, kedua membuka jalur crossing masing-masing 25 meter di KM 111 dan KM 45 agar perusahaan bisa kembali beroperasi,” katanya.
Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi V DPRD Sumsel M Oktafiansyah, ST, MM, menyatakan pihaknya mengapresiasi instruksi Gubernur yang dinilai lahir dari akumulasi keresahan masyarakat selama bertahun-tahun.
“Masalah angkutan batu bara ini sudah lebih dari 14 tahun. Instruksi Gubernur Sumsel merupakan bentuk kekecewaan masyarakat terhadap perusahaan yang mengabaikan aturan,” kata Oktafiansyah.
Meski demikian, DPRD Sumsel, tetap berkomitmen memperjuangkan hak buruh dan UMKM agar tidak menjadi korban kebijakan.
“Larangan ini memang untuk keselamatan masyarakat, tetapi dampaknya terhadap ribuan buruh dan pelaku UMKM juga harus dicarikan solusi terbaik,” katanya. (hms/ADV).
