Jakarta, Gajahmatinews.com
Pimpinan dan Anggota Komisi I DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta.
Kunjungan ini dilaksanakan dalam rangka koordinasi serta pertukaran informasi strategis guna mendukung peningkatan kinerja pemerintahan daerah dan optimalisasi pelayanan publik di Provinsi Sumatera Selatan.
Rombongan Komisi I DPRD Sumsel diterima langsung oleh Kepala Pusat Strategi Kebijakan Kewilayahan, Kependudukan, dan Pelayanan Publik BSKDN Kemendagri Dr TR Fahsul Falah, SSos, MSi.
Ketua Komisi I DPRD Sumsel Hj Meilinda, SSos, MM, menyampaikan bahwa konsultasi ini sangat krusial agar pembuatan kebijakan dan fungsi pengawasan DPRD Sumsel berlandaskan riset serta kajian ilmiah yang matang.
”Kami ingin memastikan setiap kebijakan daerah yang disusun benar-benar berbasis data (evidence-based policy). Melalui koordinasi dengan BSKDN Kemendagri, kami mendapatkan pandangan strategis mengenai tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan masyarakat Sumsel,” ujar Meilinda.
Senada dengan hal tersebut, Anggota Komisi I DPRD Sumsel Chairul S Matdiah menegaskan pentingnya penerapan indikator kinerja daerah yang terukur agar seluruh instansi dapat memberikan dampak langsung bagi efisiensi birokrasi.
”Sinergi ini penting untuk mendorong optimalisasi sistem pemerintahan berbasis elektronik maupun inovasi daerah. Kita berharap masukan dari BSKDN Kemendagri ini dapat diimplementasikan secara optimal dalam penyusunan regulasi serta pengawasan kinerja pemerintah daerah,” tegas Chairul.
Sementara itu, Kepala Pusat Strategi Kebijakan Kewilayahan, Kependudukan, dan Pelayanan Publik BSKDN Kemendagri Fahsul Falah mengapresiasi keaktifan Komisi I DPRD Sumsel dalam membangun sinergi kebijakan dengan Pemerintah Pusat.
”BSKDN senantiasa terbuka untuk memperkuat kapasitas dan tata kelola pemerintah daerah. Kami menyambut baik komitmen Pimpinan dan Anggota Komisi I DPRD Sumsel yang terus berkonsultasi untuk mematangkan strategi kebijakan kewilayahan dan perbaikan pelayanan publik demi kemajuan masyarakat Sumatera Selatan,” ungkap Fahsul Falah.
Pertemuan tersebut diakhiri dengan diskusi interaktif terkait formulasi kebijakan daerah serta penyerahan cinderamata antar instansi. *
