Manado, Gajahmatinews.com
Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) menggelar Kunjungan Kerja (Kunker) sekaligus studi banding ke Dinas Pekerjaan Umum (PU), Bina Marga, dan Tata Ruang Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Agenda utama Kunjungan Kerja ini berfokus pada evaluasi serta penyusunan perencanaan program-program kerja strategis daerah, khususnya di bidang pembangunan infrastruktur pasca-adanya kebijakan pengurangan Transfer ke Daerah (TKD) dari Pemerintah Pusat.
Rombongan Komisi IV diterima langsung oleh jajaran pejabat Dinas PU Bina Marga & Tata Ruang Provinsi Sulut. Pertemuan tersebut menjadi wadah diskusi interaktif untuk merumuskan formulasi kebijakan anggaran dan skala prioritas pembangunan agar roda pembangunan infrastruktur di Bumi Nyiur Melambai tidak terhenti di tengah efisiensi anggaran.
Ketua Komisi IV DPRD Sumsel H M Yansuri, SIP, menyampaikan bahwa pengurangan alokasi dana TKD menuntut seluruh pemangku kepentingan untuk mengubah cara pandang dalam merencanakan program kerja. Menurutnya, keterbatasan fiskal daerah tidak boleh menjadi penghambat utama dalam pemenuhan kebutuhan dasar infrastruktur masyarakat.
”Kunjungan kerja dan studi banding ini sangat krusial. Pengurangan Dana Transfer ke Daerah (TKD) jelas berdampak pada postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Karena itu, kita harus duduk bersama dengan Dinas PU Bina Marga & Tata Ruang untuk memastikan bahwa setiap rupiah anggaran yang dialokasikan benar-benar menyentuh program prioritas yang berdampak langsung pada konektivitas dan perekonomian warga,” ujar Yansuri usai pertemuan.
Ia menegaskan, Komisi IV mendorong pihak dinas untuk menerapkan efisiensi anggaran secara ketat. Fokus utama pembangunan diarahkan pada pemeliharaan berkala infrastruktur jalan dan jembatan yang vital, penyelesaian proyek multi-years yang belum rampung, serta mitigasi kawasan rawan bencana.
Dalam kesempatan yang sama, Yansuri juga menyoroti pentingnya keterbukaan dan inovasi pembiayaan di luar dana APBD. Pihaknya mendorong Dinas PU Bina Marga & Tata Ruang untuk lebih aktif berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di tingkat pusat guna menggaet program-program strategis nasional yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
”Kita tidak bisa lagi hanya bergantung pada fiskal daerah yang kini tergerus akibat penurunan TKD. Dinas PU harus jeli melihat peluang pendanaan pusat, seperti Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik maupun program Inpres Jalan Daerah (IJD). Harmonisasi antara pemerintah daerah dan pusat menjadi kunci keberlanjutan infrastruktur Sulut ke depan,” tambah Politisi senior tersebut.
Studi banding ini juga menghasilkan sejumlah poin kesepakatan terkait pengawasan belanja modal dan evaluasi kinerja program kerja di tahun berjalan. Komisi IV berkomitmen akan terus mengawal proses perencanaan dan penganggaran agar tetap akuntabel, tepat sasaran, serta transparan.
Mengakhiri keterangannya, Yansuri berharap agar sinergitas antara legislative dan eksekutif ini mampu melahirkan formula perencanaan infrastruktur yang adil dan merata, baik di wilayah daratan maupun kawasan kepulauan Sulawesi Utara.
”Pengurangan anggaran adalah tantangan, namun dengan perencanaan yang matang dan penentuan skala prioritas yang tepat, kita yakin kebutuhan infrastruktur masyarakat Sulawesi Utara tetap terpenuhi dengan baik,” tutup Yansuri. *
