Manado, Gajahmatinews.com
Komisi IV DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) melakukan kunjungan kerja (kunker) ke DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut). Kunjungan ini dilaksanakan dalam rangka studi komparasi terkait perencanaan program-program kerja strategis, khususnya di bidang pembangunan infrastruktur pasca adanya kebijakan pengurangan Dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.
Ketua Komisi IV DPRD Sumsel H M Yansuri, SIP, menyampaikan bahwa efisiensi dan optimalisasi anggaran menjadi isu utama yang dibahas dalam pertemuan tersebut. Pengurangan dana TKD menuntut setiap daerah untuk memutar otak agar program-program pembangunan infrastruktur prioritas tetap berjalan tanpa mengabaikan kualitas.
Yansuri menjelaskan bahwa pengurangan Dana Transfer ke Daerah tentu berdampak signifikan terhadap skema pembiayaan pembangunan di daerah, termasuk di Sumatera Selatan. Melalui kunker ini, Komisi IV DPRD Sumsel ingin mendalami secara langsung bagaimana DPRD dan Pemprov Sulawesi Utara menyiasati serta memetakan kembali perencanaan program strategis mereka, khususnya di sektor infrastruktur.
Sektor infrastruktur dinilai sebagai urat nadi perekonomian daerah yang dampaknya langsung dirasakan oleh masyarakat. Oleh karena itu, skema penganggaran yang tepat serta penentuan skala prioritas menjadi kunci utama dalam menghadapi keterbatasan anggaran akibat pemotongan alokasi TKD tersebut.
Dalam diskusi bersama DPRD Sulut, bahasan difokuskan pada upaya penetapan skala prioritas pembangunan guna memastikan proyek infrastruktur yang mendesak dan berdampak langsung pada konektivitas masyarakat tetap terakomodasi. Selain itu, kedua belah pihak juga mendalami potensi inovasi pembiayaan alternatif di luar dana transfer pusat serta penguatan fungsi pengawasan DPRD agar setiap alokasi anggaran berjalan lebih efektif dan efisien.
Yansuri menambahkan, hasil dari studi komparasi dan diskusi bersama DPRD Sulawesi Utara ini akan menjadi bahan masukan penting bagi Komisi IV DPRD Sumsel dalam penyusunan kebijakan, pembahasan anggaran, serta pengawasan program kerja infrastruktur di Sumatera Selatan ke depan. Pihaknya berharap hasil pembelajaran dari Sulut dapat diformulasikan menjadi solusi praktis di Sumsel sehingga kendala efisiensi anggaran tidak menghentikan laju pembangunan yang dibutuhkan masyarakat. (*)
