Kayu Agung, Gajahmatinews.com
Komisi I DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) melaksanakan Kunjungan Kerja (Kunker) Dalam Daerah ke Kantor Lurah Tanjung Rancing, Kecamatan Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), yang berlangsung selama tiga hari, Minggu hingga Selasa (6–8 September 2026).
Kunjungan lapangan ini bertujuan untuk meninjau secara langsung kualitas pelayanan administrasi kependudukan, tata kelola pemerintahan tingkat kelurahan, serta optimalisasi sarana dan prasarana penunjang pelayanan publik di wilayah Kabupaten OKI.
Ketua Komisi I DPRD Sumsel Hj Meilinda, SSos, MM, menegaskan bahwa kelurahan merupakan ujung tombak pelayanan pemerintah yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan harian masyarakat. Oleh karena itu, efektivitas sistem administrasi di tingkat bawah harus dipastikan berjalan optimal.
”Kelurahan Tanjung Rancing memiliki peran strategis dalam dinamika pelayanan di Kecamatan Kayuagung. Melalui kunker ini, kami ingin memastikan bahwa tata kelola administrasi berjalan transparan, cepat, dan transisi layanan digital dapat diakses dengan mudah oleh warga tanpa hambatan birokrasi,” ujar Meilinda.
Sementara itu, Anggota Komisi I DPRD Sumsel H Chairul S Matdiah, SH, MHKes, menyoroti pentingnya kelayakan sarana kerja aparatur kelurahan serta penguatan sinergi hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan lokal.
”Aparatur di tingkat kelurahan menghadapi dinamika sosial dan hukum yang langsung bersinggungan dengan warga. Komisi I berkomitmen untuk terus memperjuangkan dukungan anggaran serta penguatan kapasitas perangkat kelurahan, baik dari segi fasilitas fisik maupun literasi regulasi, agar pelayanan kepada masyarakat OKI semakin prima,” tegas Chairul.
Dalam pertemuan tersebut, rombongan Komisi I DPRD Sumsel menyerap berbagai masukan dari jajaran perangkat Kelurahan Tanjung Rancing terkait kendala operasional, pemutakhiran data kependudukan, hingga usulan peningkatan infrastruktur penunjang. Seluruh aspirasi dan temuan peninjauan ini akan dihimpun sebagai bahan evaluasi dan rekomendasi Komisi I bersama dinas terkait di tingkat Provinsi Sumatera Selatan. (hms/ADV).
