Palembang, Gajahmatinews.com
Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Herman Deru meminta PT Pertamina Patra Niaga Sumbagsel tetap mendistribusikan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi secara rasional hingga akhir 2026. Permintaan itu disampaikan untuk mengantisipasi antrean panjang yang kian marak terjadi di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di wilayah Sumsel.
Hal itu disampaikan Herman Deru usai memimpin Rapat Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Antrean Pengisian BBM Bersubsidi di SPBU se-Provinsi Sumsel, di Griya Agung, Selasa (8/9/2026). Rapat tersebut turut dihadiri perwakilan Region Manager Retail Sales Area Sumatera Bagian Selatan PT Pertamina Patra Niaga, BPH Migas, Hiswanamigas, Polda Sumsel, Dinas Perhubungan Sumsel, Sekretaris Daerah Sumsel Edward Candra, dan Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Apriyadi.
Herman Deru mengungkapkan, antrean BBM jenis Biosolar dalam beberapa hari terakhir semakin panjang dan tidak bisa dibiarkan karena menyangkut kepentingan masyarakat luas. Ia menegaskan akan langsung mengajukan tambahan kuota BBM bersubsidi ke pemerintah pusat apabila stok yang tersedia diperkirakan tidak mencukupi hingga akhir tahun.
Dari hasil koordinasi dengan Pertamina Patra Niaga, salah satu penyebab utama antrean adalah hambatan distribusi bahan baku FAME (Fatty Acid Methyl Ester) yang digunakan dalam proses blending Biosolar. Herman Deru menjelaskan, FAME dipasok dari sejumlah vendor di berbagai daerah, bahkan beberapa kali harus didatangkan dari Panjang, Lampung, untuk memenuhi kebutuhan Sumsel.
Karena itu, ia mendorong agar pasokan FAME ke depan lebih banyak melibatkan vendor lokal, mengingat Sumsel memiliki potensi kebun kelapa sawit seluas 1,4 juta hektare.
Herman Deru juga menyoroti kuota BBM bersubsidi Sumsel. Ia menyebut kebutuhan BBM subsidi Sumsel di luar Pertalite mencapai sekitar 2,8 juta kiloliter (KL), sementara usulan Pertalite sekitar 1,7 juta KL. Adapun kuota Biosolar yang diterima tahun ini sekitar 630 ribu KL, lebih rendah dari realisasi tahun sebelumnya yang mencapai 655 ribu KL.
Ia meminta Pertamina tidak hanya berpatokan pada sisa kuota dalam mendistribusikan BBM hingga akhir tahun, dan menegaskan Pemprov Sumsel siap mengajukan tambahan kuota ke pemerintah pusat jika diperlukan.
Selain soal distribusi, Herman Deru meminta aparat kepolisian memperketat pengawasan terhadap praktik penyalahgunaan BBM subsidi, termasuk tindakan terhadap pelangsir dan pengguna barcode ganda. Ia juga mengimbau masyarakat yang tidak berhak menggunakan BBM nonsubsidi, serta menegur pemilik kendaraan yang memodifikasi mesin dari standar Euro 4 ke Euro 2 agar bisa memakai Biosolar bersubsidi.
Region Manager Retail Sales Area Sumatera Bagian Selatan PT Pertamina Patra Niaga, Ayub Ritto, menjelaskan bahwa permintaan solar meningkat tajam pada Agustus-September 2026 karena masyarakat dan pelaku usaha mengejar distribusi barang dan orang menjelang akhir tahun.
Ayub menegaskan Pertamina hanya berperan sebagai penyalur sesuai kuota yang ditetapkan pemerintah bersama DPR, dan tidak bisa menyalurkan melebihi kuota tersebut. Ia meminta Pemprov Sumsel mendorong pemenuhan selisih kebutuhan BBM subsidi ke BPH Migas.
Terkait keterlambatan distribusi FAME, Ayub menjelaskan bahan baku tersebut dipasok oleh vendor melalui skema kontrak, dan pihaknya akan berkoordinasi dengan vendor apabila terjadi kendala pengiriman. #hms
