Palembang, Gajahmatinews.com
Wakil Ketua Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Selatan David Hardianto Aljufri, meminta Pemerintah Pusat untuk segera mengevaluasi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah ini dinilai penting agar program nasional tersebut dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.
Meski menyatakan dukungan penuh terhadap program tersebut, David memberikan catatan kritis. Menurutnya, masih ada sejumlah celah krusial yang perlu dibenahi, terutama menyangkut mekanisme pelaksanaan di tingkat daerah dan minimnya keterlibatan pemerintah daerah (pemda).
”Pada prinsipnya kami mendukung Program Makan Bergizi Gratis, karena memang sebagian masyarakat sangat membutuhkan program tersebut,” ujar David, Selasa (14/7/2026).
Namun, politisi Partai Golkar ini menegaskan bahwa evaluasi berkala tidak boleh diabaikan. Ia berharap program besar ini tidak sekadar menjadi formalitas administratif, melainkan benar-benar menyentuh masyarakat yang berada di garis kemiskinan atau membutuhkan asupan gizi lebih.
Salah satu poin utama yang disoroti David adalah kurangnya ruang bagi pemda untuk berkontribusi. Padahal, pemda memiliki keunggulan berbasis data riil (basis data terpadu) serta pemahaman yang lebih akurat mengenai karakteristik masyarakat di wilayah masing-masing.
”Pelaksanaan MBG secara nasional perlu ditinjau kembali, terutama terkait format dan mekanisme pelaksanaannya di daerah. Dengan melibatkan pemda secara aktif, program ini diyakini dapat berjalan jauh lebih efektif,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa indikator keberhasilan Program MBG tidak boleh hanya bersandar pada kuantitas atau jumlah angka penerima manfaat yang terserap, melainkan pada ketepatan sasaran eksekusi di lapangan.
”Jangan sampai program yang sudah dijalankan dan memakan anggaran besar ini justru tidak dinikmati oleh masyarakat yang memang berhak menerimanya. Itu yang menjadi perhatian utama kami di DPRD,” tegas David.
Di akhir penyataannya, David berharap pemerintah pusat segera membuka ruang koordinasi yang lebih intensif dengan pemerintah daerah. Sinergi ini diharapkan dapat terjalin di setiap tahapan, mulai dari pemutakhiran data penerima manfaat hingga sistem pengawasan berkala di lapangan agar meminimalisir potensi penyimpangan. (hms/ADV).
