Palembang, Gajahmatinews.com
Sesi dialog dalam kunjungan kerja Reses Masa Sidang VI Tahun 2026 Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) Dapil I di Universitas Muhammadiyah (UM) Palembang, Jumat (3/7/2026), menjadi wadah kritis bagi civitas akademika. Sejumlah mahasiswa dan dosen memanfaatkan momentum ini untuk menyampaikan berbagai keresahan nyata, mulai dari efektivitas program pemerintah, rusaknya infrastruktur jalan, hingga rapor merah sistem pendidikan dasar.
Kritik tajam pertama datang dari Lensa Diandra, mahasiswa Semester 2 Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB).
Ia menyoroti kejenuhan dan krisis kepercayaan masyarakat, terhadap serangkaian agenda formal reses.
“Saya tidak asing lagi dengan agenda reses, dua kali saya hadir di SMA Negeri 1 Sekayu, Musi Banyuasin, saat acara Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang),” katanya.
Dia mengatakan, pada Musrenbang, aspirasi kepala desa (Kades) yang diserap anggota dewan tidak pernah terlaksana.
“Data aspirasi kades sudah naik ke Musrenbang, tetapi program prioritas justru tidak dijalankan. Untuk apa ada Musrenbang kalau program prioritas saja diabaikan, apalagi yang non-prioritas? Di tengah krisis kepercayaan kepada anggota dewan, masyarakat bingung siapa lagi yang mau mendengarkan aspirasi kami,” cetus Lensa mengungkit kondisi riil di lapangan.
Persoalan infrastruktur juga disuarakan oleh Sifa Nela, mahasiswi FEB Akuntansi. Ia mengeluhkan kondisi jalan di kawasan Plaju yang penuh lubang kecil namun dalam, serta diperparah oleh minimnya penerangan jalan di malam hari yang kerap memicu kecelakaan.
Selain wilayah Plaju, Sifa juga menyoroti jalur logistik dekat Pelabuhan Tanjung Api-Api (TAA).
“Banyaknya mobil-mobil besar yang melintas di jalur TAA membuat mahasiswa dan masyarakat yang mau pergi kerja merasa resah dan terancam keselamatannya. Kami meminta perhatian serius pemerintah karena sudah banyak korban kecelakaan,” tutur Sifa yang pernah menjadi korban kecelakaan sembari menangis.
Dari sektor pendidikan, perwakilan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Musafa Hakim (Ketua Bidang Kaderisasi) menyoroti rendahnya rata-rata IQ nasional (di kisaran 87-90) yang berakar dari masalah sistemik di tingkat SD hingga SMA.
Musafa mengkritisi sistem akreditasi dan regulasi saat ini yang membuat guru berada di posisi dilematis.
“Dulu sistem tinggal kelas itu hal biasa untuk evaluasi. Sekarang, guru-guru tidak berani tegas karena takut dilaporkan oleh siswa/orang tua. Ditambah lagi, jika ada siswa tidak naik kelas, hal itu justru memperburuk akreditasi sekolah dan menyulitkan gurunya sendiri. Bagaimana formulasi dari dewan agar marwah guru kembali didengar?” tanya Musafa yang merupakan anak seorang guru.
Dosen Fakultas Ekonomi Muhammad Fahmi menutup sesi dialog dengan membawa dua poin krusial mengenai kebutuhan di tingkat akar rumput dan jaminan kesehatan. Ia mengusulkan agar pemerintah membuat aplikasi sistem digital terintegrasi guna menampung kebutuhan langsung di tingkat RT dan RW. Selama ini, ketika dana turun di tingkat kecamatan, warga di tingkat bawah sering kali tidak mengetahui ke mana alokasinya.
Ia juga mengkritik penanganan korban kecelakaan. Berkaca pada insiden kecelakaan tragis mahasiswa di Jalan Soekarno-Hatta yang berujung fatal, Fahmi mengkritisi birokrasi pengurusan asuransi yang rumit. Korban harus mengurus surat ke kepolisian terlebih dahulu agar bisa ditanggung BPJS, sehingga penanganan medis darurat sering terlambat.
”Dulu di zaman Gubernur Alex Noerdin, ada program Jamsoskesta yang bisa langsung mengcover korban jika tidak ditanggung BPJS. Kami berharap ada tindakan cepat dan kebijakan jaminan serupa agar nyawa korban kecelakaan di jalan berlubang bisa segera diselamatkan tanpa terhambat administrasi,” tegas Fahmi.
Jawaban Anggota Dewan
Menjawab kritik tajam mengenai program Musrenbang yang kerap dinilai “omong kosong” karena tidak terealisasi di lapangan, Anggota DPRD Sumsel DapilI Abdullah Taufik menjelaskan bahwa jalurnya dimulai secara berjenjang dari tingkat kecamatan, kota, hingga provinsi. Namun, ia mengungkapkan adanya kendala besar pada postur anggaran daerah akibat kebijakan pusat.
”Kita harus terbuka mengenai kondisi yang ada. Anggaran kita sempat mengalami turbulensi fiskal akibat adanya pemotongan Dana Transfer ke Daerah (TKD) yang sangat luar biasa dari pemerintah pusat. Untuk Sumsel saja, pemotongan mencapai Rp1,9 triliun. Hal ini berdampak besar karena susunan rencana program yang sudah dibuat menjadi berantakan akibat pengurangan sepihak dari pusat tersebut,” beber Abdullah Taufik.
Kendati demikian, ia menegaskan pemerintah daerah tidak tinggal diam dan terus bergerak menggalang potensi pendapatan baru. Saat ini, pemerintah memaksimalkan 7 sektor pajak daerah, termasuk pajak bahan bakar kendaraan bermotor (BBM), alat berat, air permukaan, kelapa sawit, hingga sektor minerba.
Taufik juga menyoroti ketimpangan luar biasa yang dialami Sumsel terkait Dana Bagi Hasil (DBH) minyak dan gas (migas). Berdasarkan rapat bersama SKK Migas, produksi minyak bumi di Sumsel mencapai 50 juta barel per tahun dengan nilai perputaran ekonomi mencapai Rp26 triliun per tahun.
”Namun ironisnya, daerah kita hanya mendapatkan bagian sekitar Rp15 miliar atau cuma sekitar 3 persen melalui skema DBH saat ini. Harusnya Sumsel bisa mendapatkan ratusan miliar rupiah. Hal ini sudah kita pertanyakan langsung ke kementerian terkait. Penilaian dari empat kementerian, termasuk Kementerian Keuangan dan Kementerian Lingkungan Hidup justru berujung pada pengurangan. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus benar-benar melihat skala prioritas, mana program yang harus didahulukan,” tambahnya.
Menanggapi keluhan mahasiswi mengenai ancaman truk-truk besar di jalur Pelabuhan Tanjung Api-Api (TAA) dan jalan berlubang di kawasan Plaju, Anggota DPRD Sumsel Aryuda Perdana Kesuma, SSos, memberikan respons taktis. Terkait wilayah Plaju, ia menyarankan agar koordinasi penanganan juga disampaikan secara intensif kepada pihak Walikota Palembang selaku pemegang wewenang jalan kota.
Sementara untuk wilayah TAA, Aryuda menjelaskan bahwa tingginya mobilitas kendaraan berat di kawasan tersebut tidak lepas dari dinamika ekonomi regional yang sedang tumbuh.
“Kawasan Tanjung Api-Api (TAA) dan Tanjung Carat saat ini memang sedang menghadapi volume kendaraan yang tinggi karena di sana banyak proyek pembangunan yang lagi berjalan secara masif,” jelas Aryuda.
Di sektor pendidikan, Anggota DPRD Sumsel Ahmad Toha, SAg, menanggapi serius keresahan mengenai penurunan kualitas moral dan literasi siswa dasar hingga menengah. Mengenai fenomena siswa yang tetap diloloskan walau belum berkompeten, ia menegaskan bahwa sistem saat ini tetap memungkinkan seorang siswa untuk tidak naik kelas.
”Sistem saat ini sebenarnya masih memungkinkan siswa untuk tidak naik kelas, terutama jika mereka tidak mencapai tujuan pembelajaran yang ditetapkan serta berdasarkan catatan absensi atau kehadiran yang buruk,” tegas Ahmad Toha.
Toha juga menaruh perhatian besar pada fenomena viralnya anak-anak tingkat SMP yang dilaporkan belum bisa membaca akibat sistem kelulusan otomatis di tingkat SD (kelas 1 dan 2). Menurutnya, tantangan terbesar saat ini adalah rendahnya minat baca anak yang cepat mengantuk jika langsung disodori buku tebal.
Sebagai langkah konkret, ia menawarkan solusi metodologi praktis lewat buku yang disusunnya sendiri.
“Saya menulis buku berjudul ‘Satu Bulan Bisa Baca’. Kuncinya tidak perlu dipaksakan langsung lama, cukup luangkan waktu 15 menit setiap hari secara konsisten. Metode ini efektif untuk mengatasi keresahan anak-anak kita yang mengalami kesulitan membaca,” pungkasnya.
Melalui jawaban-jawaban ini, Tim Reses DPRD Sumsel berharap mahasiswa dan dosen UM Palembang dapat memahami peta tantangan yang sedang dihadapi pemerintah, baik dari sisi keterbatasan fiskal maupun dinamika pembangunan di lapangan. #jay
