Jakarta, Gajahmatinews.com
Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Edhie Baskoro Yudhoyono menekankan pentingnya peran imigrasi sebagai garda terdepan kedaulatan sekaligus wajah peradaban bangsa. Hal tersebut disampaikannya dalam peringatan Hari Bhakti Imigrasi Tahun 2026 yang digelar di Gedung MPR RI, Senin (26/1/2026).
Mengusung tema “Imigrasi Humanis Berintegritas: Penjaga Kedaulatan, Gerbang Peradaban Bangsa”, Ibas yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI ini menyoroti dua pilar utama dalam sistem keimigrasian Indonesia: penegakan hukum berdasarkan UU No. 63 Tahun 2024 dan pembangunan reputasi internasional.
Dalam sambutannya, Ibas-sapaan akrab Edhie Baskoro Yudhoyono
mengutip filosof Hannah Arendt mengenai hak asasi manusia yang harus dijamin oleh negara.
“Imigrasi yang humanis harus dilaksanakan secara adil dan bermartabat. Ini bukan sekadar soal keluar-masuk orang, tetapi cermin dari watak dan martabat bangsa kita di mata dunia,” ujar lulusan Program Doktor IPB University tersebut.
Ia turut memberikan apresiasi atas capaian Direktorat Jenderal Imigrasi, khususnya peluncuran program ‘All Indonesia’ pada Oktober 2025 lalu. Program ini dinilai berhasil mengintegrasikan layanan lintas sektor berbasis digital, sehingga proses paspor dan visa menjadi lebih efisien dan transparan.
Tantangan dan Solusi dari Para Pakar
Acara ini juga menjadi ruang diskusi bagi akademisi dan praktisi. Beberapa poin krusial yang mengemuka antara lain:
Integrasi Data: Dr. Muhammad Alvi Syahrin menyoroti perlunya koneksi real-time antara data imigrasi dengan Dukcapil untuk mencegah paspor ganda. Keamanan Pintar (Smart Border): Prof Anak Agung Banyu Perwita mendorong penguatan manajemen perbatasan sebagai instrumen diplomasi publik.
Mitigasi Risiko: Dr Margaretha Hanita menekankan pentingnya profiling pendatang untuk merespons dinamika global seperti tren nomad workers dan konflik kawasan.
Dilema Anggaran dan Pengawasan
Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Rinto Subekti memaparkan tantangan di lapangan. Meski Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Imigrasi melonjak signifikan hingga melampaui Rp10 triliun, alokasi anggaran untuk pengawasan di wilayah perbatasan laut dan daerah terpencil masih memerlukan perhatian serius.
“Sinergi lintas kementerian dan skema kebijakan baru, termasuk wacana asuransi bagi pendatang asing, perlu dikaji agar aspek keamanan dan ekonomi berjalan beriringan,” tambah Rinto.
Komitmen Menuju Indonesia Maju
Diskusi kebangsaan ini dihadiri oleh jajaran pakar seperti Prof Iman Santoso, Dr Ahmad Ahsin Thohari, serta Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat seperti H Teuku Ibrahim dan dr Raja Faisal Manganju Sitorus.
Sebagai penutup, Ibas mengajak seluruh insan imigrasi untuk terus berkolaborasi.
“Imigrasi harus menjadi instrumen negara hukum yang tegas menjaga kedaulatan, namun tetap lembut dalam pelayanan humanis,” katanya. #rel
