Banyuasin, Gajahmatinews.com
Dalam upaya memastikan standarisasi pelayanan publik berjalan optimal hingga tingkat kecamatan, Pimpinan dan Anggota Komisi I DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Kantor Camat Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Rabu (28/1/2026).
Kunjungan ini difokuskan pada monitoring dan koordinasi terkait peningkatan kualitas pelayanan publik serta tata kelola pemerintahan. Mengingat Talang Kelapa merupakan salah satu kecamatan dengan jumlah penduduk terpadat di Banyuasin, efektivitas birokrasi menjadi sorotan utama para wakil rakyat.
Dalam diskusi bersama jajaran pemerintah kecamatan, Anggota Komisi I menekankan bahwa tata kelola pemerintahan yang baik harus berorientasi pada kepuasan masyarakat.
Wakil Ketua Komisi I DPRD Sumsel M Anwar Al Syadat menyoroti pentingnya integrasi sistem digital dalam pelayanan administrasi.
“Kita ingin memastikan bahwa masyarakat tidak lagi dipersulit oleh urusan birokrasi yang berbelit. Di era sekarang, kecepatan dan transparansi adalah kunci. Kami mendorong Kecamatan Talang Kelapa untuk terus berinovasi dalam memangkas waktu tunggu layanan,” ujar Anwar Al Syadat.
Dia menegaskan bahwa transformasi digital bukan lagi pilihan, melainkan keharusan untuk daerah dengan mobilitas tinggi seperti Talang Kelapa.
“Kami mendorong adanya alokasi anggaran yang fokus pada pengembangan sistem informasi. Masyarakat di sini sangat dinamis; mereka butuh layanan yang bisa diakses dengan cepat. Jangan sampai urusan administratif menjadi penghambat produktivitas warga,” katanya.
Menutup kunjungan, Anwar menegaskan bahwa temuan di lapangan ini akan dibawa ke rapat pleno bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk merumuskan kebijakan bantuan keuangan yang lebih tepat sasaran bagi kecamatan-kecamatan strategis.
SDM dan Infrastruktur Pendukung
Senada dengan hal tersebut, Syarif Hidayatullah Askolani menambahkan bahwa peningkatan kualitas layanan harus dibarengi dengan kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) dan sarana prasarana yang memadai. Menurutnya, petugas di garda terdepan (frontliner) harus memiliki kompetensi dan keramahan yang tinggi.
“Pelayanan publik bukan sekadar prosedur teknis, tapi soal pengabdian. Kami melihat potensi besar di Talang Kelapa, namun dukungan infrastruktur kantor dan kompetensi aparatur harus terus ditingkatkan agar sejalan dengan beban kerja yang ada,” kata Syarif Hidayatullah.
Keterbukaan Informasi dan Pengaduan
Sementara itu, Linda Syaropi mengingatkan pentingnya kanal pengaduan masyarakat yang responsif. Ia berharap pemerintah kecamatan tidak antikritik dan justru menjadikan masukan warga sebagai dasar perbaikan tata kelola ke depan.
“Tata kelola pemerintahan yang sehat ditandai dengan adanya ruang komunikasi dua arah. Kami meminta pihak kecamatan untuk lebih aktif menjemput bola dan memastikan setiap keluhan warga mendapat tindak lanjut yang nyata,” tegas Linda Syaropi.
Kunjungan kerja ini diakhiri dengan peninjauan langsung ke loket pelayanan administrasi terpadu kecamatan. Hasil dari monitoring ini akan menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi Komisi I DPRD Sumsel dalam rapat kerja bersama mitra pemerintah provinsi dan kabupaten mendatang untuk mendorong pemerataan kualitas layanan di seluruh wilayah Sumatera Selatan. (hms/ADV).
