Pimpin Rakornas 2026, Sekda Sumsel Perkuat Strategi Pengendalian Inflasi dan Program Hunian Rakyat

RAKORNAS---Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 melalui Sumsel Command Center, Senin (6/4/2026). (FOTO: HUMAS PEMPROV SUMSEL).

Palembang, Gajahmatinews.com

Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan Dr Drs H Edward Candra, MH, menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026. Pertemuan ini juga dirangkaikan dengan agenda evaluasi dukungan pemerintah daerah terhadap Program 3 Juta Rumah, yang diikuti secara virtual melalui Sumsel Command Center, Senin (6/4/2026).

Rakornas yang diinisiasi oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI tersebut dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir, serta menghadirkan arahan langsung dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

Dalam arahannya, Mendagri Tito Karnavian memaparkan kondisi inflasi nasional sebagai acuan strategis bagi seluruh kepala daerah

Inflasi Bulanan (Month-to-Month) tercatat sebesar 0,41% pada Maret 2026. Angka ini menunjukkan tren penurunan dibandingkan Februari 2026. Inflasi Tahunan (Year-on-Year) tercatat sebesar 3,48% dibandingkan Maret 2025. Angka ini terpantau lebih tinggi dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Sekda mengatakan, Pemerintah Pusat menginstruksikan pemerintah daerah untuk mewaspadai sektor-sektor penyumbang inflasi tertinggi, khususnya kelompok makanan, minuman, tembakau, serta sektor transportasi.

Selain pengendalian harga, forum ini mengevaluasi progres dukungan daerah dalam menyukseskan Program 3 Juta Rumah. Sebagai program strategis nasional, keberhasilannya sangat bergantung pada sinergi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam hal penyediaan lahan yang inklusif, penyederhanaan dan kemudahan perizinan dan sinkronisasi data penerima manfaat agar tepat sasaran.

Menanggapi arahan tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Pemprov Sumsel) menegaskan komitmennya untuk memperkuat koordinasi dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Langkah ini diambil guna menjaga stabilitas harga pangan di seluruh wilayah Sumsel.

Di sisi lain, Pemprov Sumsel juga memastikan akan mengawal program pembangunan hunian rakyat agar dapat berjalan sesuai target yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat demi kesejahteraan masyarakat. #hms

Pos terkait