Oleh: Ferdiansyah (NPM: 2301110098).
Mahasiswa Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB), Universitas Tridinanti Palembang.
BANJIR di Kota Palembang seakan telah menjadi langganan tahunan. Setiap hujan deras turun selama beberapa jam, sejumlah kawasan strategis langsung tergenang air. Jalan utama lumpuh, rumah warga terendam, kendaraan mogok, hingga aktivitas ekonomi masyarakat seketika terganggu.
Kondisi yang terus berulang ini memunculkan pertanyaan besar di benak publik: Apakah Pemerintah Kota Palembang benar-benar serius dan mampu menangani persoalan banjir ini?
Pemerintah memang sering menyampaikan berbagai program penanganan, mulai dari normalisasi sungai, perbaikan drainase, pembangunan kolam retensi, hingga pengerahan pompa air. Bahkan, Pemkot Palembang mengklaim telah berhasil mengurangi luas genangan banjir dalam beberapa tahun terakhir. Namun, kenyataan di lapangan berkata lain. Banjir masih terus mengepung banyak titik setiap kali hujan deras mengguyur kota.
Buruknya Drainase dan Lemahnya Pengawasan Tata Ruang
Salah satu penyebab utama dari jalan di tempatnya penanganan banjir ini adalah buruknya sistem drainase kota. Banyak saluran air yang dipenuhi sedimentasi (pendangkalan) dan sampah, sehingga daya tampung air sangat minim. Pemerintah dinilai lambat dalam melakukan perawatan rutin. Akibatnya, saat banjir melanda, tindakan yang diambil sering kali hanya bersifat pemadam kebakaran sementara dan bukan solusi jangka panjang.
Selain faktor teknis drainase, pembangunan kota yang semakin padat turut memperparah keadaan. Banyak daerah resapan air berubah menjadi kawasan permukiman dan bangunan komersial. Akibatnya, air hujan tidak memiliki tempat untuk meresap dan langsung meluap ke jalan maupun rumah warga. Sayangnya, pengawasan pemerintah terhadap tata ruang dinilai masih lemah.
Penelitian mengenai efektivitas pengendalian banjir di Palembang juga menunjukkan bahwa program pemerintah belum berjalan optimal. Masyarakat menilai penanganan banjir masih kurang efektif, terutama saat curah hujan tinggi. Kurangnya keterlibatan masyarakat dan lemahnya evaluasi menjadi salah satu faktor penghambat.
Di sisi lain, masyarakat tentu tidak bisa sepenuhnya melepas tanggung jawab dan hanya menyalahkan pemerintah. Kesadaran warga untuk menjaga kebersihan lingkungan secara mandiri masih tergolong rendah. Banyak saluran air tersumbat akibat sampah rumah tangga yang dibuang sembarangan.
Namun, bagaimanapun juga, pemerintah tetap memegang porsi tanggung jawab utama untuk menghadirkan sistem pengelolaan banjir yang baik, terencana, dan berkelanjutan.
Banjir bukan hanya persoalan genangan air, tetapi juga menyangkut keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Kota (Pemko) Palembang harus berhenti hanya fokus pada pencitraan dan mulai bekerja lebih nyata dengan memperbaiki drainase secara menyeluruh, menata tata ruang kota, memperbanyak daerah resapan air, serta meningkatkan pengawasan lingkungan.
Jika tidak ada langkah tegas dan serius, maka banjir di Palembang akan terus menjadi masalah tahunan yang merugikan masyarakat. Warga tidak membutuhkan janji, melainkan bukti nyata bahwa pemerintah benar-benar hadir untuk melindungi kotanya dari bencana banjir. *
