DPRD dan Pemprov Sumsel Mulai Bahas KUA-PPAS APBD 2027, Pendapatan Diproyeksi Rp9,02 Triliun

Rapat Kerja Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Selatan bersama Mitra PT Bank Sumsel Babel Membahas Rancangan KUA dan PPAS APBD Sumsel Tahun Anggaran 2027.

Palembang, Gajahmatinews.com

DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel mulai membahas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2027.

Wakil Ketua Komisi III DPRD Sumsel M Nasir mengatakan, proyeksi pendapatan daerah diperkirakan mencapai sekitar Rp9,02 triliun. Proyeksi tersebut sudah memperhitungkan dampak pengurangan anggaran dari pemerintah pusat.

“Proyeksi pendapatan sekitar Rp9 triliun 20 miliar. Angka tersebut sudah memperhitungkan adanya pengurangan anggaran dari pemerintah pusat,” kata politisi Partai Golkar itu, Kamis (5/8/2026).

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumsel Edward Candra menjelaskan pembahasan awal antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sumsel dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) masih difokuskan pada penyusunan jadwal rapat pembahasan KUA-PPAS APBD 2027.

Terkait besaran anggaran yang akan diusulkan dalam APBD 2027, Edward menegaskan nilainya masih dalam tahap pembahasan. TAPD masih melakukan sinkronisasi bersama seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) untuk mengakomodasi kebutuhan masing-masing.

“Itu masih dalam pembahasan. Nanti akan disinkronkan bersama perangkat daerah, sehingga angkanya belum dapat ditetapkan,” jelasnya.

Meski postur APBD 2027 belum final, Edward memastikan arah kebijakan anggaran tetap difokuskan pada peningkatan pelayanan publik dan pembangunan sektor-sektor strategis.

Alokasi anggaran, kata dia, akan diprioritaskan untuk bidang pendidikan, pertanian, penguatan ekonomi, serta pelayanan dasar yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

“Program prioritas tetap mengacu pada sektor-sektor seperti pendidikan, pertanian, ekonomi, dan pelayanan dasar,” ujarnya.

Edward menambahkan, pembahasan mengenai arah kebijakan belanja daerah akan dilakukan lebih mendalam setelah tahapan penyusunan jadwal selesai dan pembahasan KUA-PPAS APBD 2027 mulai berlangsung.

“Arah kebijakan APBD akan dibahas lebih lanjut dalam pembahasan KUA dan PPAS 2027. Saat ini kami masih pada tahap penyusunan jadwal dan sinkronisasi,” katanya. (hms/ADV).

Pos terkait