Palembang, Gajahmatinews.com
Memasuki musim kemarau, kebakaran hutan dan lahan (karhutla) mulai muncul di sejumlah wilayah Sumatera Selatan. Menyikapi kondisi tersebut, Komisi V DPRD Sumsel meminta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumsel segera memetakan daerah-daerah rawan kebakaran agar langkah pencegahan dan penanganan bisa dilakukan lebih cepat.
Wakil Ketua Komisi V DPRD Sumsel David Hardianto Aljufri mengatakan, karhutla menjadi salah satu perhatian utama pihaknya mengingat ancaman kebakaran diperkirakan meningkat seiring puncak musim kemarau yang berlangsung Agustus-September.
“Karhutla menjadi perhatian khusus Komisi V. Insya Allah Selasa nanti kami akan menggelar rapat dengan BPBD Sumsel untuk membahas kesiapan menghadapi musim kemarau,” ujar David, Sabtu (1/8/2026).
Politisi Partai Golkar itu menilai, penanganan karhutla tidak bisa dibebankan hanya kepada Pemerintah Provinsi Sumsel. Diperlukan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah kabupaten/kota, serta seluruh pemangku kepentingan agar pencegahan berjalan optimal.
Ia menyebut sejumlah daerah langganan kebakaran perlu mendapat perhatian lebih, di antaranya Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Ogan Ilir (OI), dan Banyuasin.
“Beberapa daerah yang menjadi perhatian khusus di antaranya Kabupaten OKI, Ogan Ilir, dan Banyuasin. Daerah-daerah tersebut harus menjadi prioritas dalam upaya pencegahan dan penanganan karhutla,” katanya.
David juga menyoroti keterbatasan anggaran penanganan karhutla milik Pemerintah Provinsi Sumsel. Tahun 2026, Pemprov Sumsel hanya mengalokasikan sekitar Rp2 miliar untuk penanganan karhutla , jumlah yang menurutnya perlu didukung pemerintah pusat maupun daerah lain mengingat luasnya wilayah rawan di Sumsel.
“Provinsi Sumsel memang sudah menganggarkan dana sekitar Rp2 miliar untuk penanganan karhutla. Namun persoalan ini tidak bisa ditangani oleh pemerintah provinsi saja. Perlu dukungan semua pihak,” ujarnya.
Komisi V DPRD Sumsel juga meminta BPBD segera memetakan wilayah rawan kebakaran dan memperkuat sistem deteksi dini titik api agar kebakaran dapat dipadamkan sebelum meluas.
“Kami meminta BPBD segera memetakan daerah-daerah rawan dan melakukan upaya pemadaman sedini mungkin. Jangan sampai api menyebar karena kita sudah memasuki musim kemarau, apalagi BMKG memprediksi musim kemarau tahun ini akan berlangsung lebih panjang,” tegas David.
Meski begitu, ia menilai kondisi karhutla di Sumsel saat ini masih relatif terkendali. Ia berharap langkah antisipasi sejak dini dapat mencegah terulangnya kebakaran hutan dan lahan berskala besar seperti pada tahun-tahun sebelumnya.
Dalam waktu dekat, Komisi V DPRD Sumsel akan menggelar rapat koordinasi bersama BPBD Sumsel untuk mengevaluasi kesiapan personel, sarana-prasarana, serta strategi penanganan karhutla selama musim kemarau 2026. (hms/ADV).
