Ogan Ilir, Gajahmatinews.com
Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (DPRD Sumsel) melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) ke Puskesmas Payakabung, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir, Jumat (17/7/2026).
Kunjungan lapangan ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi V DPRD Sumsel Alwis Gani, SE, MM, dalam rangka monitoring dan evaluasi implementasi kesiapan pelayanan Kesehatan Rujukan Tingkat Pertama, khususnya mengenai penerapan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS).
Kunjungan spesifik ini bertujuan untuk memastikan bahwa fasilitas kesehatan di tingkat dasar, seperti Puskesmas, telah memenuhi standardisasi 12 kriteria KRIS yang diamanatkan oleh pemerintah pusat. Standardisasi ini mencakup aspek infrastruktur, ventilasi udara, pencahayaan ruangan, hingga ketersediaan sarana prasarana penunjang kenyamanan pasien.
Ketua Komisi V DPRD Sumsel Alwis Gani menegaskan bahwa peninjauan langsung ke lapangan sangat penting untuk melihat realisasi kebijakan KRIS agar tidak terjadi ketimpangan pelayanan di masyarakat.
”Kami di Komisi V ingin memastikan bahwa transformasi sistem kesehatan melalui Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) ini benar-benar berjalan optimal di tingkat Puskesmas. Masyarakat berhak mendapatkan fasilitas rawat inap yang layak, bersih, dan memenuhi standar medis tanpa membeda-bedakan kelas sosial,” ujar Alwis Gani, setelah meninjau ruang rawat inap Puskesmas Payakabung.
Dia menambahkan, dari hasil monitoring, DPRD mengapresiasi upaya Puskesmas Payakabung.
“Namun, ada beberapa catatan perbaikan infrastruktur minor yang akan kami bawa ke rapat kerja bersama Dinas Kesehatan Provinsi untuk segera ditindaklanjuti. Penguatan fasilitas kesehatan di daerah penyangga seperti Ogan Ilir ini harus menjadi prioritas,” katanya.
Dalam kunjungan tersebut, rombongan Komisi V DPRD Sumsel menyempatkan diri berdialog dengan kepala Puskesmas, para tenaga medis, serta mengecek langsung kondisi ruang rawat inap, kamar mandi, dan sistem sirkulasi udara di Puskesmas Payakabung. Kunker ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi penting dalam penyusunan kebijakan anggaran sektor kesehatan di Provinsi Sumatera Selatan ke depan. (hms/ADV).
