OKUT, Gajahmatinews.com
Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (DPRD Sumsel) melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Bank Sumsel Babel (BSB) Cabang Martapura, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (OKUT). Kunjungan ini dipimpin langsung oleh jajaran pimpinan dan anggota Komisi III dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan terhadap badan usaha milik daerah (BUMD).
Ketua Komisi III DPRD Sumsel Tamtama menyatakan bahwa agenda utama kunker kali ini berfokus pada tiga poin krusial, yaitu monitoring kontribusi dividen terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), realisasi penyerahan kredit produktif untuk sektor UMKM, serta strategi mitigasi terhadap risiko kredit macet (Non-Performing Loan/NPL).
”Sebagai salah satu BUMD andalan, kami ingin memastikan Bank Sumsel Babel Cabang Martapura terus memberikan performa terbaiknya. Kehadiran bank daerah harus dirasakan langsung oleh masyarakat melalui penguatan UMKM, sekaligus memberikan kontribusi optimal bagi pembangunan daerah melalui dividen,” ujarnya.
Adapun tiga poin penting yang dibahas antara lain mengevaluasi capaian laba bersih cabang yang akan disetorkan sebagai dividen guna mendongkrak PAD Provinsi Sumsel dan Kabupaten OKU Timur.
Memastikan penyaluran kredit tepat sasaran bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah demi menstimulasi pertumbuhan ekonomi akar rumput. Membedah langkah preventif dan penanganan bank dalam menjaga rasio kredit macet agar tetap berada di ambang batas aman.
Dalam diskusi bersama jajaran manajemen Bank Sumsel Babel Cabang Martapura, Komisi III mengapresiasi upaya bank dalam menyalurkan kredit produktif. Namun, dewan tetap mengingatkan pentingnya asas kehati-hatian (prudential banking) di tengah gempuran ketidakpastian ekonomi.
Pihak manajemen Bank Sumsel Babel Cabang Martapura menyambut baik masukan dari legislatif. Mereka memaparkan sejumlah program kerja, termasuk digitalisasi layanan UMKM dan pengawasan ketat secara berkala terhadap debitur untuk meminimalisir potensi NPL.
Kunjungan kerja ini diharapkan dapat melahirkan sinergi yang lebih kuat antara legislatif, pemerintah daerah, dan sektor perbankan demi mempercepat roda perekonomian di Bumi Sebiduk Sehaluan. (hms/ADV).
