Banyuasin, Gajahmatinews.com
Guna memastikan tata kelola pemerintahan desa berjalan optimal, Komisi I DPRD Provinsi Sumatera Selatan melaksanakan Kunjungan Kerja (Kunker) ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Banyuasin, Senin (23/02/2026). Kunjungan ini difokuskan pada monitoring dan koordinasi terkait upaya peningkatan kapasitas aparatur desa di wilayah Bumi Sedulang Setudung.
Rombongan Komisi I diterima langsung oleh jajaran pimpinan Dinas PMD Banyuasin. Pertemuan ini membahas berbagai program strategis, mulai dari efektivitas pelatihan perangkat desa hingga sinkronisasi pembinaan yang telah dijalankan sepanjang tahun anggaran berjalan.
Ketua Komisi I DPRD Sumsel Hj Meilinda, SSos, MM, menegaskan bahwa kualitas aparatur desa adalah kunci utama keberhasilan pembangunan di tingkat akar rumput. Menurutnya, tantangan desa saat ini semakin kompleks, terutama dalam pengelolaan Dana Desa yang besar.
”Kami hadir untuk melihat sejauh mana pembinaan yang dilakukan PMD Banyuasin berdampak pada profesionalisme perangkat desa. Kita tidak ingin pelatihan hanya menjadi seremoni, tapi harus ada output nyata berupa tertib administrasi dan inovasi desa,” ujar Meilinda di sela-sela pertemuan.
Ia juga menambahkan bahwa Komisi I mendorong adanya standarisasi kompetensi bagi seluruh perangkat desa di Sumsel, agar tidak terjadi ketimpangan kualitas pelayanan antarwilayah.
Senada dengan hal tersebut, Anggota Komisi I DPRD Sumsel Chairul S Matdiah, SH, MHKes, menyoroti pentingnya pengawasan berkelanjutan terhadap hasil pelatihan yang telah dilakukan. Ia meminta PMD Banyuasin untuk terus melakukan jemput bola dalam melakukan pembinaan.
”Dinas PMD harus memastikan bahwa pembinaan ini sampai ke pelosok. Jangan sampai ada perangkat desa yang gagap teknologi atau bingung menyusun laporan pertanggungjawaban. Kami di DPRD mendukung penuh penguatan kapasitas ini, namun evaluasi berkala harus tetap berjalan agar anggaran yang dikucurkan tepat sasaran,” tegas Chairul S Matdiah.
Pihak Dinas PMD Banyuasin menyambut baik masukan dari legislatif tingkat provinsi tersebut. Mereka memaparkan sejumlah program yang telah berjalan, termasuk workshop pengelolaan keuangan desa berbasis aplikasi, bimbingan teknis (Bimtek) khusus bagi Kepala Desa yang baru dilantik dan program pembinaan rutin melalui kunjungan ke kecamatan-kecamatan secara berkala.
Kunjungan kerja ini diharapkan mampu melahirkan rekomendasi kebijakan yang lebih kuat untuk mendukung penguatan institusi desa di Sumatera Selatan, khususnya di Kabupaten Banyuasin, agar lebih mandiri dan berdaya saing. (hms/ADV).
