Palembang, Gajahmatinews.com
Puluhan massa dari Gerakan Masyarakat Mencari Keadilan (GEMMAR-K) menuntut percepatan pengusutan dugaan penyimpangan pembuatan peta Desa di Kabupaten Lahat.
Tuntutan itu disampaikan melalui aksi unjukrasa di Kejati Sumsel, Senin (16/6/2025). Dalam orasinya, pengunjukrasa menyoroti lambannya penanganan kasus di Kejari Lahat yang dinilai tebang pilih dan tutup mata terhadap oknum yang turut berperan dalam dugaan korupsi pembuatan peta desa Kabupaten Lahat.
“Kami tidak datang membawa provokasi, tapi keresahan warga desa yang merasa haknya diinjak oleh ulah oknum pejabat,” ujar Koordinator Aksi Dandi, SH.
Dalam aksinya, dia menyebut dua nama pejabat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMDes) Kabupaten Lahat yang perlu diselidiki lebih lanjut.
“Kami menduga kuat kedua oknum itu, terlibat dalam penyimpangan pembuatan peta desa Kabupaten Lahat dan diduga berperan dalam korupsi penyimpangan pembuatan peta desa,” katanya.
Menanggapi aksi tersebut, Kepala Seksi 2 Pengembangan Masyarakat Kejati Sumsel Bito turun langsung menemui massa. Ia menyampaikan bahwa proses hukum masih berjalan dan penyidikan tengah dikembangkan.
“Proses pengumpulan saksi tambahan sedang berlangsung. Tersangka sudah ditetapkan ulang dan saat ini berkas tengah dilengkapi sebelum dilimpahkan ke Kasi Pidsus Kejati,” katanya.
Namun pernyataan itu belum memuaskan pengunjukrasa. Mereka menilai tidak ada langkah konkret dan mendesak Kejati mempercepat penanganan. Jika tidak, mereka mengancam akan menggelar aksi lanjutan dengan jumlah massa yang lebih besar.
“Kami beri waktu, tapi jangan coba abaikan ini. Jika tidak ada progress, kami akan kembali dengan suara yang lebih lantang hingga ke Kejaksaan Agung,” timpal M Miftahudin, SH.
Aksi berlangsung tertib dan dikawal ketat oleh aparat kepolisian serta pengamanan internal Kejati. Sejumlah warga yang melintas turut menyaksikan aksi tersebut.
Dalam aksi itu, pengunjukrasa memberikan karangan bunga kepada Kejati Sumsel, sebagai bentuk kekeecewan terhadap kejari Lahat. #ant/rel
