Palembang, Gajahmatinews.com
Kebutuhan sarana sekolah, mulai dari kamar mandi, perbaikan drainase dan jalan yang kerap tergenang, hingga dukungan peluncuran program vokasi PAKAM, mengemuka saat anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan Daerah Pemilihan (Dapil) I menggelar reses Masa Sidang VII Tahun 2026 di SMAN 12 Palembang, Selasa (17/11/2026).
Reses dipimpin Koordinator Dapil I Chairul S Matdiah, SH, MHKes,(Fraksi Demokrat). Hadir pula Aryuda Perdana Kusuma, SSos (Golkar), Firmansyah Hakim, SH (Nasdem), Ir Romiana Hidayati (PDI Perjuangan), Muhammad Toha, SAg. (PKS), dan Abdullah Taufik, SE, MM. (Gerindra). Dapil I mencakup sembilan kecamatan di Palembang: Bukit Kecil, Ilir Barat I, Ilir Barat II, Gandus, Jakabaring, Plaju, Seberang Ulu I, Seberang Ulu II, dan Kertapati.
Kepala SMAN 12 Palembang Dra Hj Purwiastuti Kusumastiwi, MM, mengatakan, sekolah yang baru dipimpinnya lima bulan itu akan segera meluncurkan sekolah PAKAM (Prestasi Akademik, Kewirausahaan, dan Kemandirian). Persiapan, kata dia, sudah matang meski sempat terkendala administrasi.
“Kami sangat bersyukur dan bangga dikunjungi langsung oleh Bapak dan Ibu anggota DPRD Provinsi Sumsel. Ini menjadi motivasi besar bagi kami karena SMA Negeri 12 Palembang akan segera meluncurkan sekolah PAKAM. Program ini tentu membutuhkan dukungan luar biasa dari semua pihak, tidak hanya dari Dinas Pendidikan Provinsi Sumsel, tetapi juga dari jajaran DPRD Sumsel,” ungkapnya.
Di akhir, Purwiastuti berharap dukungan dewan terus berlanjut.
“Dalam waktu jabatan saya yang hanya dua tahun di sini, saya berusaha memunculkan nama SMA Negeri 12 Palembang agar dikenal luas tidak hanya di Sumsel, tetapi juga di tingkat nasional. Harapan kami, anak-anak kami setelah tamat memiliki keterampilan, mendapatkan pekerjaan yang layak, dan tidak menganggur,” pungkasnya.
Usai kegiatan, Romiana Hidayati menjelaskan usulan perbaikan drainase dan jalan di sekitar sekolah sebenarnya sudah masuk saat reses Februari 2025, tetapi belum terealisasi karena kondisi anggaran daerah. Ia mengapresiasi inisiatif sekolah yang mencari solusi mandiri, seperti merencanakan kolam retensi untuk mengatasi genangan.
“Sebenarnya dengan kepala sekolah yang baru dan penuh inovasi ini, bersyukurlah SMA ini. Untuk masalah banjir saja mereka sudah berusaha mengatasi sendiri, dan ini yang akan kami sampaikan kepada Pemerintah Provinsi. Tadi juga kami baru mengusulkan bantuan untuk kamar mandi karena memang sangat dibutuhkan di sekolah ini,” ujarnya.
Romiana juga menyambut program PAKAM yang rencananya diluncurkan Gubernur Sumsel pada 25 November mendatang. Sebagai Ketua Asosiasi Pengusaha Dekorasi, ia menyatakan kesiapan asosiasinya melatih dan menyerap lulusan di bidang dekorasi, tata rias (MUA), fotografi, dan kerajinan tangan.
“Program PAKAM ini diadakan karena banyak tamatan dari sini yang tidak melanjutkan kuliah. Nanti kalau mereka sudah setahun belajar dan terlihat keterampilannya, akan kami tawarkan untuk magang saat libur sekolah atau akhir pekan di perusahaan dekorasi. Jadi begitu tamat, mereka sudah punya keterampilan dan bisa langsung terjun ke dunia kerja,” tegasnya.
Aryuda menambahkan, aspirasi itu selanjutnya berproses di Badan Anggaran. Ia juga meminta sekolah segera mengirim proposal untuk perbaikan fasilitas maupun pemenuhan sarana dan prasarana.
“Kami di DPRD menjadi jembatan untuk menyampaikan dan memperjuangkan keinginan masyarakat. Yang pasti, seluruh aspirasi ini akan kami perjuangkan agar dapat direalisasikan,” katanya.
Koordinator Reses Chairul S Matdiah mengatakan, sekolah diminta ajukan proposal
Chairul menyarankan sekolah menyiapkan proposal resmi agar kebutuhan bantuan bisa diproses sesuai mekanisme. Seluruh aspirasi, termasuk dari guru dan siswa, akan dibawa ke rapat paripurna DPRD Sumsel.
“Pada reses ini, aspirasi Bapak, Ibu, dan para siswa akan kami tampung dan disampaikan dalam rapat paripurna. Mudah-mudahan bisa diakomodasi oleh Bapak Gubernur Sumsel. Namun, apabila nantinya belum dapat direalisasikan, kami mohon maaf,” ujarnya.
Chairul turut menjelaskan tiga fungsi DPRD: legislasi (membentuk Perda bersama gubernur), anggaran (membahas dan menyetujui APBD), dan pengawasan (mengawasi pelaksanaan Perda, penggunaan anggaran, dan program), termasuk kewenangan meminta LKPj gubernur. #jay







