Palembang, Gajahmatinews.com
Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Sumatera Selatan mulai menunjukkan hasil positif seiring menurunnya jumlah titik panas atau hotspot di sejumlah wilayah. Meski begitu, kabut asap masih dirasakan warga di beberapa daerah, termasuk Palembang dan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI).
Kondisi ini menjadi sorotan Komisi V DPRD Sumsel usai meninjau langsung salah satu posko induk penanganan Karhutla di Kabupaten Ogan Ilir (OI) beberapa hari lalu.
Wakil Ketua Komisi V DPRD Sumsel David Hadrianto Aljufri mengatakan, penanganan di lapangan saat ini masih difokuskan pada pemadaman dan pendinginan (cooling down) di titik-titik yang terdampak kebakaran. Menurutnya, kabut asap yang masih terasa di PALI dan sekitarnya dipengaruhi arah angin yang membawa sebaran asap ke wilayah barat.
“Untuk kondisinya sekarang ini sudah melakukan upaya pemadaman atau pendinginan. Kita berharap satu sampai tiga hari ke depan atau satu minggu ke depan akan segera turun hujan,” ujar David, Kamis (10/9/2026).
Politisi Partai Golkar itu mengapresiasi kesigapan petugas gabungan di lapangan, mulai dari Manggala Agni, BPBD Provinsi Sumsel, BPBD kabupaten/kota, hingga para relawan.
“Penanganan di lapangan oleh Manggala Agni dan tim relawan BPBD provinsi dan kabupaten kota sudah sangat layak dan luar biasa,” katanya.
Kendati apresiasi diberikan, David menegaskan penanganan Karhutla tidak bisa terus mengandalkan pemadaman setelah kebakaran terjadi. Menurutnya, upaya pencegahan harus diperkuat agar bencana serupa tidak terus berulang setiap tahun. Salah satu langkah yang ia dorong adalah edukasi berkala dan terstruktur kepada masyarakat, terutama di wilayah rawan pembakaran lahan.
“Kemarin kita sudah menyimpulkan bahwa ke depan salah satu pencegahan kita adalah edukasi. Selama ini kita lupa dengan edukasi, karena kejadian yang terjadi selalu berulang-ulang,” ujarnya.
David meminta Pemerintah Pusat hingga pemerintah daerah mengambil peran aktif memberi pemahaman kepada masyarakat soal bahaya dan konsekuensi hukum pembakaran lahan. Ia juga mendorong penguatan relawan Karhutla di tingkat desa, yang dinilai bisa berperan ganda, mencegah sekaligus menjadi respons awal saat muncul titik api.
“Kemarin sudah ada namanya relawan Karhutla desa. Kita berharap ada seperti itu,” katanya.
Menurut David, pencegahan yang efektif juga akan menekan besarnya anggaran yang harus dikeluarkan pemerintah setiap kali Karhutla terjadi dan meluas.
“Karena biaya yang dikeluarkan saat terjadi bencana Karhutla sangat luar biasa sekali. Bagaimana kita menekan jangan sampai ini terjadi berulang-ulang,” ujarnya.
Meski demikian, ia menilai kondisi Karhutla tahun ini relatif lebih terkendali dibandingkan 2019.
“Saya anggap kejadian ini relatif tidak sebesar tahun 2019, berarti ada pengurangan,” katanya.
Di sisi lain, Komisi V DPRD Sumsel juga menerima laporan sejumlah warga yang telah ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan pembakaran lahan secara sengaja. Bagi David, hal ini semakin memperkuat urgensi edukasi masyarakat agar memahami dampak dan konsekuensi dari pembakaran lahan.
“Nah, edukasi ini yang diperlukan untuk masyarakat,” pungkasnya. (hms/ADV).
