Pangkalan Balai, Gajahmatinews.com
Komisi I DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) melakukan kunjungan kerja (kunker) strategis ke Kantor Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfo-SP) Kabupaten Banyuasin, Jumat (20/2/2026). Kunjungan ini bertujuan untuk menyelaraskan program kerja provinsi dan kabupaten dalam menghadapi tantangan digitalisasi di daerah.
Rombongan dipimpin langsung oleh Ketua Komisi I DPRD Sumsel Hj Meilinda, SSos, MM, dan diterima oleh Plt Kepala Diskominfo-SP Banyuasin, Hj Ida Bahagia, SH, MM, beserta jajaran pejabat struktural lainnya.
Dalam pertemuan tersebut, isu wilayah tanpa sinyal atau blank spot di pelosok Banyuasin menjadi poin utama. Mengingat geografis Banyuasin yang terdiri dari daratan dan perairan, akses informasi dinilai belum merata.
Ketua Komisi I DPRD Sumsel Meilinda menegaskan bahwa pemerataan infrastruktur digital bukan lagi sekadar pilihan, melainkan kebutuhan dasar masyarakat.
”Kami mendorong Diskominfo Banyuasin untuk lebih proaktif memetakan titik-titik blank spot, terutama di wilayah perairan. DPRD Sumsel siap mengawal koordinasi dengan kementerian maupun penyedia layanan seluler agar kesenjangan digital ini segera teratasi. Rakyat di pelosok punya hak yang sama untuk mengakses informasi,” ujar Meilinda.
Selain masalah sinyal, penataan jaringan kabel WiFi yang semrawut juga menjadi sorotan. Komisi I meminta adanya regulasi yang tegas agar pemasangan kabel oleh provider tidak mengganggu estetika kota dan keamanan warga.
Darurat Judi Online: Pengawasan Medsos Diperketat
Tak hanya soal infrastruktur fisik, isu keamanan siber dan penyakit masyarakat digital seperti judi online (judol) turut dibahas secara mendalam. Anggota Komisi I DPRD Sumsel H Chairul S Matdiah, SH, MHKes, menyoroti dampak destruktif judol terhadap ekonomi keluarga.
”Judi online ini sudah masuk ke level darurat. Kami meminta Diskominfo Banyuasin meningkatkan patroli siber dan pengawasan terhadap konten-konten media sosial yang mempromosikan judol. Harus ada langkah preventif yang masif, termasuk sosialisasi hingga ke tingkat desa agar masyarakat tidak terjebak,” tegas Chairul.
Ia juga menambahkan bahwa penertiban jaringan WiFi ilegal perlu dilakukan karena seringkali menjadi pintu masuk akses situs terlarang tanpa filter yang memadai.
Menanggapi masukan tersebut, Plt Kepala Diskominfo-SP Banyuasin Ida Bahagia mengapresiasi perhatian dari DPRD Sumsel. Ia mengakui bahwa tantangan di Banyuasin cukup kompleks, namun dukungan dari tingkat provinsi akan sangat membantu percepatan solusi.
”Kami menyambut baik sinergi ini. Masukan mengenai penataan kabel WiFi dan penguatan edukasi anti-judi online akan segera kami tindak lanjuti melalui regulasi daerah yang lebih konkret,” kata Ida.
Kunjungan kerja ini diharapkan mampu menciptakan penguatan pengawasan serta pemerataan akses informasi dan komunikasi yang aman, tertib, dan sehat bagi seluruh masyarakat Kabupaten Banyuasin. (hms/ADV).
